Wapres Ma'ruf: Menghilangkan Kemiskinan dengan Bantuan Sosial Tidak Cukup

Jumat, 31 Januari 2020 22:52 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Wapres Ma'ruf: Menghilangkan Kemiskinan dengan Bantuan Sosial Tidak Cukup Maruf Amin. ©Liputan6.com/Bawono Yadika

Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut, upaya mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sosial. Tetapi juga harus melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Menghilangkan kemiskinan hanya dengan bantuan sosial tidak cukup. Oleh karena itu perlu ada pemberdayaan (masyarakat) melalui pengembangan usaha," kata Wapres ketika menerima Ketua Umum PP PARMUSI Usamah Hisyam di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, Jum'at (31/1).

Kemudian, Ma'ruf menilai, dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat hambatan utama yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, perbaikan sektor pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

"Supaya sumber daya manusia unggul, maka melalui proses pendidikan. Pendidikan formal untuk jangka panjang dan jangka pendeknya melalui pendidikan vokasi," ujarnya.

Lalu, kata Ma'ruf, sulitnya permodalan juga menjadi hambatan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

1 dari 2 halaman

Untuk itu, menurutnya, sangat diperlukan seperti Bank Wakaf Mikro atau berbagai financial technology (fintech) modern yang mampu menjembatani akses permodalan bagi UMKM yang belum bankable.

"Usaha mikro, ultra mikro, dan kecil yang tidak bankable harus ada jembatannya, misalnya melalui fintech," ungkapnya.

Di akhir pertemuan, dia menyampaikan sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah tengah berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan yang mempermudah akses permodalan.

2 dari 2 halaman

Sementara, Ketum PARMUSI Usamah Hisyam menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat desa di Indonesia masih tinggi. Untuk membantu mengatasi masalah ini, PARMUSI memiliki program pembangunan desa yang diberi nama "Gerakan Desa Madani".

Gerakan ini melibatkan 5000 da'i untuk berdakwah di setiap desa di Indonesia dengan harapan tiap desa akan melahirkan 5 da'i baru.

"Dakwah dari gerakan ini ada 4, yaitu untuk meningkatkan iman dan takwa, mengembangkan kemandirian ekonomi rakyat, meningkatkan kepedulian sosial, dan mengembangkan pendidikan," terangnya.

Namun demikian, dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat, PARMUSI menghadapi masalah mengenai permodalan usaha warga desa. Meskipun PARMUSI telah bekerjasama dengan beberapa bank syariah konvensional, tetapi akses permodalan tetap masih sulit dijangkau masyarakat desa.

"Oleh sebab itu, melalui Pak Wapres, kami mohon atensi Pemerintah. Insya Allah PARMUSI akan ikut juga mempercepat pembangunan ekonomi di desa-desa," kata Usamah.

Dalam pertemuan tersebut, Usamah juga mengundang kehadiran Wapres dalam acara Muktamar IV PARMUSI yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Hadir mendampingi Ketum PARMUSI, Sekretaris Jenderal Abdurahman Syagaff, Ketua Irgan Chairil Mahfudz, Ketua Reni Marlinawati, Wakil Bendahara Dewi Achyani, Ketum Muslimah Nurhayati Payapo serta Wakil Ketua Lembaga Dakwah Bukhori Abdul Somad. [ray]

Baca juga:
Sri Mulyani Sebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Solusi Kemiskinan
Fakta di Balik Viral Bocah di Lamongan Kesulitan Berobat
Rambut Gimbal Nenek Sukiyah Jadi Sarang Kecoa dan Tikus Bikin Relawan Merinding
Rambut Gimbal Wanita di Semarang Ini Jadi Sarang Kecoa dan Tikus

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini