Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah sudah berupaya untuk meredam konflik di Papua. Berbagai permintaan, kata JK, sudah dilakukan dan diberikan, mulai dari hak politik hingga ekonomi.

"Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu juga pertanyaannya apanya lagi yang bisa didialogkan. Semua sudah dikasih ke daerah terkecuali kemerdekaan. Dana itu sudah jauh lebih besar daripada sebelumnya," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

JK mengatakan, orang mengira, Indonesia merampok kekayaan di Papua. Seperti contoh Freeport yang pada tahun lalu hanya bayar pajak royalti sedikit di atas Rp 10 triliun walaupun kata JK pernah hingga Rp 18 triliun.

"Kita transfer ke Papua itu hampir 100 triliun. Jadi pikiran bahwa kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak. Justru kita menyubsidi Papua luar biasa. Sama kita menyubsidi Aceh juga," ungkap JK.

JK menjelaskan semua sudah maksimal untuk bisa meredam konflik di Papua. Sudah berkali-kali kata JK, pemerintah mengupayakan. Namun masih banyak pihak yang belum bisa memahami hal tersebut.

"Maka tinggal juga pemahaman yang dilakukan oleh masing-masing pihak pimpinan-pimpinan untuk memahami supaya bersih birokrasi di sana, supaya apa yang telah diberikan dinikmati semua pihak," kata JK.

JK mengungkapkan, banyak pihak yang salah paham terkait kebijakan pemerintah. Salah satunya pembangunan jalan raya Trans Papua, dan pembangunan infrastruktur lainnya dapat membuka akses bagi Papua.

"Kita membangun jalan Trans Papua kita menganggap bahwa itu penting untuk kemajuan Papua tapi pihak yang memberontak mengatakan wah itu nanti masuk orang luar papua lebih banyak lagi. Itu semua juga menjadi dilema-dilema seperti itu," ungkap JK.