Wapres JK: Jangan Kita Jadi Anggota Dewan HAM tapi Ada Pelanggaran di Dalam Negeri
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyambut baik atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 dalam Sidang Umum ke-74 di Markas PBB New York. Meski begitu, dia tetap meminta agar pemerintah tidak berpuas diri lantaran ada sejumlah risiko di balik terpilihnya Indonesia.
"Harapannya tentu kita akan berfungsi. Tetapi jangan lupa ada juga risikonya," katanya saat ditemui di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (18/15).
Dia menekankan, dengan terpilihnya Indonesia, maka pemerintah harus menjaga HAM dalam negeri supaya lebih baik lagi.
"Jangan-jangan kita menjadi anggota HAM kemudian ada HAM di dalam negeri. Nah itu sulit itu. Jadi risikonya di situ Ibu Menlu," ujarnya.
Seperti diketahui, Indonesia terpilih dengan suara tertinggi yakni 174 suara, bersama dengan Jepang, Korea Selatan dan Kepulauan Marshall. Keempat negara ini akan mewakili kawasan Asia Pasifik untuk duduk di kursi Dewan HAM PBB.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, untuk itu Indonesia akan berjuang untuk penegakan HAM dan keadilan sosial.
"Untuk semua negara yang telah memberikan dukungannya bagi Indonesia, kami memastikan bahwa Indonesia akan menjadi mitra sejati untuk pembangunan HAM dan keadilan sosial," katanya seperti dilansir dari Antara, Jumat (18/10).
Sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia akan memprioritaskan tiga hal yakni secara konsisten mendorong pemajuan dan perlindungan HAM baik di kawasan maupun di tingkat global, terus meningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM melalui kerja sama internasional.
Kemudian, memperkuat kemitraan yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, dan tidak kalah pentingnya memperkuat kinerja pembangunan HAM di dalam negeri melalui rencana aksi nasional di bidang HAM untuk periode 2020-2024.
"Sebagai anggota, Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih maksimal. Tetapi di sisi lain, Indonesia juga akan terus memperjuangkan kerja sama diantara negara-negara untuk pemajuan dan penghormatan HAM," jelas Retno.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaPROPER tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun Rupiah atau sekitar 23 persen lebih hemat .
Baca SelengkapnyaPernyataan akademisi itu menjadi bagian dari dinamika positif.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, ketidaknetralan dalam Pemilu akan merusak demokrasi.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir tahun ini seharusnya diakhiri dengan sebaik-baiknya.
Baca SelengkapnyaKabar tersebut dihembuskan politikus Partai Gelora Fahri Hamzah
Baca Selengkapnyahakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca Selengkapnya