Wali Kota Semarang Sebut Penambahan Anggaran Pilkada Beratkan APBD
Merdeka.com - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyatakan pengajuan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 jangan sampai membuat keuangan pemerintah daerah jebol.
"Saya sudah sampaikan dengan KPU agar memanfaatkan anggaran yang ada. Kalau pun harus ada tambahan anggaran, kemungkinan APBD Kota Semarang tidak bisa meng-cover," katanya, Jumat (12/6).
Dia menyebut meski penambahan anggaran sudah diajukan KPU Kota untuk keperluan rapid test, kemampuan pemerintah daerah hanya mampu 10 persen dari jumlah total masyarakat Kota Semarang. Prinsipnya, pengajuan tambahan anggaran perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
"Saya sudah sampaikan, kalau rapid test harus dilakukan semua, akan menjadi beban yang luar biasa. Kita lagi negosiasi sama KPU Kota. Angka-angka mana yang sekiranya bisa efisien, efektif, dan mampu disiapkan oleh pemerintah daerah," jelasnya.
Pemkot Semarang sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 72 miliar ke KPU Kota Semarang untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 nanti. Anggaran itu ditetapkan sebelum pandemi virus Corona.
"Anggaran itu tidak kita otak-atik. Karena memang anggaran Pilkada tidak boleh diubah dalam refocusing anggaran untuk covid-19," tutup Hendrar.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang meningkat hingga 5,79 persen.
Baca SelengkapnyaSumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.
Baca SelengkapnyaPenjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota oleh PDIP terbuka untuk umum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaSelain itu ada pula program pelatihan, pengembangan, dan pendampingan UMKM dengan prioritas pelaku UMKM perempuan dan disabilitas.
Baca SelengkapnyaTidak hanya berhenti pada tanaman cabai, pihaknya juga mendorong Tim penggerak PKK untuk memproduksi komoditas lainnya.
Baca Selengkapnya10 Sertipikat dibagikan secara door to door oleh Hadi Tjahjanto dan 30 sertipikat lainnya dibagikan secara ngariung.
Baca Selengkapnya