Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wakil ketua MPR: Masyarakat harus terlibat melawan hoax

Wakil ketua MPR: Masyarakat harus terlibat melawan hoax Hidayat Nur Wahid. ©2017 Merdeka.com/Sania Mashabi

Merdeka.com - Peran masyarakat sangat vital dalam menjaga keutuhan NKRI dari ancaman radikalisme, intoleransi, dan gangguan keamanan lainnya. Pihak-pihak tak bertanggung jawab ditenggarai kerap menyebarkan informasi hoax dan ujaran kebencian di media sosial.

Untuk mengantisipasinya masyarakat diminta lebih peduli saat berselancar di dunia maya. 'Siskamling' Medsos dinilai menjadi solusi untuk meredam hoax yang muncul di masyarakat.

"Dengan beragamnya penyakit masyarakat baik itu yang namanya hoax, narkoba, LGBT, separatisme, komunisme, radikalisme yang semuanya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat mementingkan peran serta masyarakat," ujar Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Selasa (20/2).

Peran aktif masyarakat berupa 'siskamling' medsos itu, menurut Hidayat, harus digalakkan dan tidak harus menunggu ajakan atau program dari pemerintah. Ia menilai langkah-langkah antisipasi itu akan sangat terbantu bila masyarakat aktif melakukan deteksi dini.

"Masyarakat harus terlibat di dalam siskamling melawan hoax, baik itu menyebarkan dan menerimanya dari terdampak pengaruh pada hoax. Karena hoax ini pengaruhnya cukup dahsyat," tuturnya.

"Masyarakat sering tidak melakukan klarifikasi, kemudian mengambil atau menerima mentah-mentah saja pesan itu. Hal-hal semacam itu yang bisa menyebabkan terjadinya tawuran antar-kampung atau hal-hal buruk lainnya. Itu harus benar-benar dihindari," tambahnya.

Menurutnya, peran serta tokoh masyarakat, agama, juga pimpinan negara di tingkat masyarakat yakni RT/RW bisa diajak serta. peraih gelar Doktor dari Universitas Islam Madinah ini menuruturkan, untuk menyelamatkan dan melindungi para generasi muda bangsa peran keluarga sangat penting.

"Sebab anak kita pastilah lebih banyak bersama dengan keluarga. Kalau keluarganya sakinah, mawadah, warohmah dan berkah, maka tidak mungkin ada anak yang kemudian tega menjadikan bapak ibunya nelangsa karena anaknya terlibat narkoba, komunisme atau bahkan mungkin terpapar paham radikal," terang Hidayat.

Menjelang Pilkada 2018, Hidayat mengimbau agar masyarakat termasuk juga politisi yang ada di parlemen atau di luar parlemen, pejabat pemerintah dan termasuk juga orang yang tidak berada di dunia politik untuk tidak menyebarkan hoax melalui media sosial.

"Karena yang namanya menyebarkan berita bohong itu adalah bertentangan dengan hukum, yang bisa dikenakan pasal-pasal hukum, bisa dipenjara dan bertentangan dengan agama. Karena tidak ada agama apapun yang membolehkan untuk menyebarkan berita bohong, mengadu domba, menyebar fitnah dan lain sebagainya," pungkasnya.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Jadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran
Jadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran

Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.

Baca Selengkapnya
Hari Pers Nasional 2024, Ini Pesan Kaesang untuk Pemilik Media
Hari Pers Nasional 2024, Ini Pesan Kaesang untuk Pemilik Media

Kaesang berharap pers Indonesia semakin independen dalam mengedukasi masyarakat dengan beragam pemberitaan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Momen Keseruan Puan Maharani Kunjungi Sentra Kerajinan Tembaga di Lereng Merapi, Siap Beri Dukungan pada Usaha Warga
Momen Keseruan Puan Maharani Kunjungi Sentra Kerajinan Tembaga di Lereng Merapi, Siap Beri Dukungan pada Usaha Warga

Para perajin tembaga dan warga sekitar sangat antusias menyambut kedatangan Ketua DPR RI itu.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Bapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Bapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah

Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?

Baca Selengkapnya