Wakil Ketua DPR Minta Aparat Tak Represif Hadapi Mahasiswa
Merdeka.com - Ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi terkait revisi UU KPK dan RUU KHUP. Sempat terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta aparat keamanan tak represif saat mengamankan aksi mahasiswa. Dia mengingatkan, demonstrasi bagian dari demokrasi. Negara juga menjamin kebebasan untuk berpendapat dan berkumpul.
"Pengamanan harus profesional. Jangan ada kekerasan," kata Fadli Zon, Rabu (25/9).
Menurut Fadli, aksi represif hanya akan menimbulkan perlawanan yang lebih keras. Hal ini juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada aparat.
"Saya kira yang disuarakan mahasiswa merupakan aspirasi rakyat dan harus didengarkan. Saya menyesalkan aksi represif di dalam penanganan itu," lanjutnya.
Fadli menilai aksi mahasiswa bebas dari kepentingan dan tidak ditunggangi pihak mana pun.
"Saya melihat ini aksi murni. Ini bukan bermotif politik. Mereka bergerak karena merasa ada yang tidak beres dengan negara ini, dan ini sah-sah saja," tutup Fadli.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya mahasiswa memiliki peran penting terutama sebagai penguat moral juga sebagai penjaga nilai.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaSaat ini aksi demo tersebut sudah selesai. Mereka tidak sampai masuk ke dalam kampus karena diadang oleh petugas keamanan.
Baca SelengkapnyaMereka menggaungkan demokrasi berjalan dengan aman, damai dan jujur.
Baca SelengkapnyaWira mengatakan pihaknya belum bisa banyak memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan kasus pemerkosaan tersebut.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca Selengkapnya