Wakapolri: Kasus simulator SIM, KPK & Polri jangan berantem

Merdeka.com - Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna menyinggung institusinya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum menemukan solusi penanganan kasus simulator SIM. Kasus itu menjadi polemik, karena Polri dan KPK menetapkan tersangka yang sama.

"Institusi itu jangan berantem soal hak dan kewenangan, pasti akan bermasalah," kata Nanan dalam acara Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dengan BNN di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta (26/9).

Menurut Nanan, kedua institusi tersebut harusnya tahu siapa yang berhak menangani kasus itu. "Harusnya berebut siapa yang bertugas, yang bertanggung. Yang pasti, kalau ada oknum harus tindak," ujar Nanan.

Dalam kasus ini, KPK dan Polri sempat berseteru soal siapa yang lebih berhak menangani kasus simulator SIM. KPK sendiri menyelidiki kasus ini sejak Januari 2012.

KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus simulator SIM di Korlantas Polri, tahun anggaran 2011. Keempat tersangka itu adalah, mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo, Wakil Kepala (Waka) Korlantas Polri non-aktif Brigjen Pol Didik Purnomo, dan dua pihak swasta di antaranya, Sukotjo Bambang dari PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) dan Budi Susanto dari PT Citra Mandiri Metalindo Abadi.

Sementara itu, Polri juga menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, tiga di antaranya sama dengan tersangka KPK yakni Brigjen Pol Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK), Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto sebagai pemenang tender dan diduga menggelembungkan nilai proyek.