Wabah Corona, Komisi IX Desak Pemerintah Kaji Wacana Lockdown Indonesia

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah mengkaji wacana lockdown Indonesia. Sebab, usulan lockdown sudah didorong oleh para ahli virus dan akademisi demi meminimalisir kian tersebarnya Virus Corona atau Covid-19.

"Pasalnya, wacana lockdown itu sudah banyak diusulkan oleh berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan awam, usulan itu juga disebutkan oleh ahli dan akademisi," ujar Saleh kepada Liputan6.com, Sabtu (14/3).

Salah satu ahli virus yang meminta pemerintah segera melakukan lockdown menurut Saleh adalah ahli dari Universitas Indonesia. Namun Saleh tak menyebutkan nama ahli tersebut.

"Saya membaca salah satu postingan medsos salah seorang ahli virus Universitas Indonesia. Dengan tegas, dia menyatakan agar Indonesia segera melakukan lockdown. Katanya, itu salah satu cara untuk memudahkan penanganan masalah pandemi seperti ini," kata Saleh.

Menurut Saleh, usulan lockdown tak ada kaitannya dengan politik. Saleh menyebut hal itu murni atas nama kemanusiaan.

Saleh menilai, jika wacana lockdown dilakukan, setidaknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang ahli dalam bidang teknologi informasi bisa membuat metode belajar mengajar secara online.

"Menteri Pendidikan kita kan paham sekali soal IT. Kalau nanti sekolah diliburkan, Mendikbud tentu sudah siap untuk melaksanakan belajar jarak jauh dan belajar dengan pendekatan teknologi digital," kata dia.

Menurutnya, mau tidak mau pemerintah harus meliburkan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun perguruan tinggi.

"Selain itu, pemerintah diminta untuk melarang masyarakat melakukan pertemuan-pertemuan dalam bentuk keramaian. Sebab, keramaian dan kerumunan diyakini tidak aman bagi mereka yang hadir. Di tempat seperti itu, potensial terjadi transmisi Virus Corona," kata dia.

Saleh mengatakan, jika lockdown nantinya dilakukan, pemerintah harus mensubsidi masyarakat yang tidak mampu. Menurutnya, tidak hanya Indonesia, negara lain juga melakukan hal serupa.

"Jika lockdown dilakukan, pemerintah diminta untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan rakyat. Bahan-bahan makanan pokok harus tersedia. Masyarakat harus dengan mudah dapat mengaksesnya dan dipastikan tidak ada penimbunan," kata dia.

Reporter: Fachrur RozieSumber : Liputan6.com