Usut penyuapan Dirdik Jampidsus, Kejagung periksa anak buah Kaligis

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Bola panas kabar pengamanan kasus dugaan korupsi dana bansos di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang dilakukan oleh sejumlah pihak di Kejaksaan Agung (Kejagung) terus bergulir. Terlebih, isu Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Maruli Hutagalung yang disebut-sebut menerima uang Rp 500 juta membuat Kejagung meradang.

Tim Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) pun langsung menggelar pemeriksaan terhadap Maruli untuk mengonfirmasi kebenaran dari kabar tersebut. Bahkan, untuk mengungkap kabar yang muncul dari fakta persidangan itu, Kejagung bakal memeriksa Otto Cornelis Kaligis (OC Kaligis) dan anak buahnya ‎Fransisca Insani Rahesti atau biasa disapa Sisca.

"Kaligis sedianya juga mau diperiksa tetapi Kaligis membikin surat pernyataan yang pada intinya Kaligis tidak pernah bertemu dengan Maruli dan tidak pernah memberi uang kepada Maruli. Fransisca keterangannya besok di Jamwas jam 9," kata Jamwas R Widyo Pramono di Kejagung, Jakarta, Kamis (19/11).

Meski belum melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap OC Kaligis, pihak Kejagung justru bersikukuh jika kesaksian Maruli pada pemeriksaan yang digelar tadi sore valid. Bahkan, Widyo mengklaim apa yang disampaikan Maruli benar dan sesuai dengan pernyataan OC Kaligis yang menyatakan kabar uang Rp 500 juta itu tidak benar.

"Ada suratnya. Jadi semuanya itu berdasarkan keterangan valid dan teruji kebenarannya," klaim Widyo.

"Tadi sudah diperiksa dan ia memberi surat pernyataan yang intinya tidak pernah bertemu Maruli dan memberi uang 500 juta," imbuhnya.

Lebih jauh, untuk membantah kabar pengamanan kasus bansos dengan uang senilai Rp 500 juta itu Widyo akan menindaklanjuti pernyataan Sisca ataupun Evy Susanti selaku istri muda Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho ke jalur hukum. Mengingat, kesaksian itu sudah menjadi fakta persidangan.

"Tunggu proses berikutnya dan jajaran kejaksaan akan menindaklanjutinya. Akan memperhitungkan lebih lanjut penyebar berita yang tidak pada tempatnya itu," pungkas Widyo.

(mdk/bal)