Usung ekonomi kerakyatan, NH ingin Bank Sulsel jadi milik rakyat

Merdeka.com - Calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut Satu, Nurdin Halid mengusung Ekonomi Kerakyatan sebagai satu dari tujuh program utama andalannya. Dia bercita-cita menempatkan rakyat sebagai pemain utama dalam upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya ini dicantumkan Nurdin bersama Aziz Qahhar Mudzakkar pada salah satu program turunannya. Disebutkan, jika terpilih, pemerintah akan mendorong kepemilikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulsel oleh masyarakat.

Sebelum mencalonkan di Pilgub Sulsel, NH bahkan mengaku telah melaksanakan upaya advokasi terkait itu, meski belum berjalan maksimal.

"Inilah salah satu alasan saya semakin semangat untuk maju bertarung di pemilihan gubernur. Supaya NH-Aziz bisa menawarkan upaya konkretnya menjawab permasalahan masyarakat," kata Nurdin.

Menurut Nurdin, pola BPD yang ideal adalah 60 persen dimiliki rakyat, sedangkan 40 persem milik pemerintah. Konsep ini telah diadopsi di sejumlah negara, seperti Jepang, Belanda. Dan Malaysia.

NH menilai, BPD Sulsel saat ini, peruntukannya masih belum berpihak pada kebutuhan masyarakat. Disebut cenderung sebatas kasir pemerintah. Akibatnya, menghambat pembangunan hingga ke kawasan pedesaan.

"BPD hanya menjadi kasir pemerintah untuk menerima gaji. Menjadi kasir untuk melayani kontraktor. NH-Aziz ingin menjadikan BPD sebagai bank miliknya rakyat Sulsel dan akan digagas sesuai asas gotong-royong," ujarnya.

Lebih jauh, mantan ketua PSSI tersebut memasang target peralihan BPD menjadi bank rakyat Sulsel akan dilaksanaka maksimal satu tahun setelah menjabat sebagai gubernur.

"Kami sudah pelajari, sudah konsul dengan ahli perbankan. Ini tidak melanggar UU Perbankan. Selain peralihan ini, program NH-Aziz juga masih banyak yang berbasis ekonomi kerakyatan seperti Bumdes yang juga akan menjadi milik masyarakat," tutupnya.