Usulan dana saksi dibiayai APBN, parpol diminta tak jadi benalu dan bebani negara

Kamis, 18 Oktober 2018 19:13 Reporter : Merdeka
Usulan dana saksi dibiayai APBN, parpol diminta tak jadi benalu dan bebani negara TPS di museum juang taruna Tangerang. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsudin mengungkap nominal pengajuan anggaran dana saksi untuk partai politik di Pemilu 2019. Komisi II DPR mengajukan dana saksi dimasukkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019. Dana yang diajukan sebesar Rp 3,9 triliun dan masuk dalam usulan prioritas Komisi II DPR dalam rapat Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah.

Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto menolak usulan Komisi II DPR untuk memasukkan dana saksi dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Menurutnya, dana saksi harus bersumber dari anggaran partai politik peserta kampanye.

"Partai politik tidak seharusnya menjadi benalu yang membebankan kebutuhan-kebutuhan mereka pada negara," ujar Arif di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/10).

Arif mengatakan, jika pembiayaan saksi bersumber dari APBN, secara otomatis negara harus menyediakan anggaran tambahan. Ini hanya menguntungkan para elite partai politik. Sementara, elite partai politik cenderung tak peduli pada kualitas pemilu.

"Tambahan anggaran tampaknya hanya akan meningkatkan inefisiensi dalam pemilu. Penggelontoran uang negara cenderung menguntungkan elite parpol," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Dia mengatakan, soal anggaran dana saksi, pemerintah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sesuai amanat UU Pemilu, alokasi anggaran pelatihan saksi dimasukkan dalam anggaran Bawaslu.

"Dalam UU Pemilu, dana saksi itu tidak dimasukkan. Jadi sesuai ketentuan UU Pemilu itu dana saksi hanya untuk pelatihan," ungkapnya.

Askolani menjelaskan, pemerintah mengalokasikan Rp 16 triliun di APBN 2018, dan Rp 24,8 di 2019 untuk dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2019. Pemerintah hanya menjalankan sesuai Undang-Undang.

"Tentunya untuk 2019 dan 2018 itu semua sesuai amanat UU Pemilu kita laksanakan untuk pelatihan saksi," ucapnya.

Reporter: Fahrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini