Usai Pemukulan Penyidik KPK, Mendagri Larang Pembahasan APBD di Hotel

Kamis, 7 Februari 2019 19:21 Reporter : Merdeka
Usai Pemukulan Penyidik KPK, Mendagri Larang Pembahasan APBD di Hotel Tjahjo Kumolo. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melarang rapat pembahasan dan evaluasi APBD diselenggarakan di hotel. Kebijakan ini diambil pasca insiden di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu 2 Februari 2019.

Saat itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRD Papua, Anggota DPRD Papua, Sekretaris Daerah (Sekda) dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggelar rapat evaluasi APBD.

"Saya sudah minta ke Pak Sekjen buat aturan setiap Pemda, Pemprov yang mau konsultasi anggaran datang ke kantor jangan di hotel," kata Tjahjo di Jakarta Pusat (7/2).

Selama dirinya menjabat sebagai menteri, politisi PDIP ini mengungkapkan, baru kali mendapati pembahasan APBD dilakukan di hotel. "Selama saya sebagai Mendagri baru sekali ini ada pembahasan evaluasi APBD di hotel," tegasnya.

Tjahjo menjelaskan, proses pembahasan anggaran melalui dua tahapan. Pertama Kemendagri mengundang Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempersiapkan RAPBD, dan menyusun skala prioritas.

Kemudian, Pemda melakukan konsultasi setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD. Ia mengatakan, biasanya konsultasi digelar di kantor.

"Datang ke kantor jangan di hotel. Makanya sekarang kami buat aturan setiap pembahasan apapun namanya harus di kantor," tutup Tjahjo.

Reporter: Adi Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini