Umat Beragama Diminta Dewasa Memahami Perbedaan
Merdeka.com - Isu pelarangan ibadah maupun sweeping saat perayaan hari keagamaan merupakan diskriminasi dan tekanan besar terhadap pemeluk agama minoritas. Kejadian itu merupakan tindakan melanggar konstitusi dan kesepakatan para pendiri bangsa
Ketum PKPI Diaz Hendropriyono merasa bahwa seharusnya sesama rakyat Indonesia harus berdiri bersama menjaga bangsa ini. Sehingga tidak perlu lagi negara ini hanya diramaikan keributan pelarangan perayaan hari raya agama apapun.
"Seharusnya kita semua saling melindungi, bukan saling menindas. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Lagi pula sudah tidak zaman kita membeda-bedakan," kata Diaz dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (24/12).
Diaz melihat pelarangan perayaan masih banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Untuk itu, dia meminta pemerintahan daerah wajib hadir lebih intensif dan bertindak cepat menangani berbagai masalah tentang kebebasan pemeluk agama dalam perayaan hari rayanya.
Menurut Diaz, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sehingga tidak membenarkan tindakan-tindakan pelarangan atau sweeping saat perayaan hari keagamaan.
"Sekali lagi saya tegaskan, pemerintahan daerah wajib hadir lebih intens untuk masalah-masalah seperti ini, agar masalah tidak menjadi masalah nasional," ungkap Diaz.
Seperti diketahui, isu pelarangan ibadah Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat menambah daftar panjang kasus yang mencoreng Kebhinnekaan Indonesia.
Menteri Agama Fachrul Razi, Polisi hingga ormas keagamaan telah bersikap atas isu ini. Namun, ada perbedaan pandangan di antara mereka. Menag dan Polisi membantah. Tapi GAMKI menemukan fakta berbeda.
Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Willem Wandik mengaku telah mengkonfirmasi keabsahan informasi ini langsung dari salah satu jemaat Gereja di kabupaten tersebut.
Hasilnya, dibenarkan juga oleh Sudarto, aktivis dari lembaga Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA), Padang yang mengadvokasi persoalan ini. "Keduanya membenarkan bahwa pelarangan ibadah Natal, maupun pelarangan pembangunan rumah ibadah, dilakukan oleh pemerintah setempat didukung oleh ormas dan tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan pelarangan ini terjadi sejak beberapa tahun yang lalu," kata Willem.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP
Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca SelengkapnyaBPIP: Bangsa Ini Sudah Biasa Bertindak dengan Menghargai Perbedaan
Dengan perilaku toleransi tinggi, Indonesia diyakini kebal dengan serangan paham radikal terorisme ingin pecah belah NKRI.
Baca SelengkapnyaPenjelasan BRIN Alasan Terjadinya Perbedaan Awal Puasa dan Persamaan Lebaran
kriteria hilal yang secara resmi diadopsi pemerintah Indonesia dan ormas-ormas Islam adalah tinggi minimal 3 derajat Celcius.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaTak Semua Menteri PDIP Hadiri Pelantikan AHY, Begini Kata MenPAN Azwar Anas
Azwar Anas enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDIP.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Bandingkan Perbedaan Mencolok Blusukan Ganjar dan Prabowo
Jika Ganjar melakukan blusukan masyarakat berbondong-bondong hadir
Baca SelengkapnyaPlt Ketum Mardiono Gelar Istigosah Hingga Malam Pencoblosan: Menjaga Suara Umat Diamanahkan ke PPP
Muhamad Mardiono telah melakukan konsolidasi pemenangan, bertemu dan menyerap aspirasi jutaan masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya