Merdeka.com - Seiring dengan kampanye pemilihan presiden di Indonesia yang memasuki tahap akhir, agenda otoritarian Calon Presiden Prabowo semakin eksplisit.

Pada pidatonya Sabtu lalu (28/6) di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Prabowo menyatakan bahwa pemilihan langsung tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia dan memberi sinyal kuat bahwa dia ingin melenyapkan praktek ini. Dengan kata lain, walaupun Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk memilihnya pada pemilihan presiden kali ini, nampaknya dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk mengevaluasi performanya dan memberikan penilaian atas masa kepresidenannya selama lima tahun ke depan.

Walaupun kami belum mendapatkan akses terhadap transkrip lengkap dari pidato tersebut, tetapi laporan yang nampak dari Kompas Online, Prabowo menyatakan bahwa pemilihan langsung adalah produk budaya dan politik Barat yang "tidak cocok" untuk Indonesia. Dia membandingkan dengan seseorang yang mencandu rokok, yang prosesnya sulit sampai dia berhenti. Prabowo menambahkan, Indonesia memerlukan format politik baru untuk membenahi sistem di Indonesia yang terlanjur berkiblat ke Barat.

Kompas mengutip Prabowo yang mengatakan "Perlu konsesus baru. Pemimpin politik, cendekiawan, agama, budaya, bahkan buruh. Saya tidak ingin kejanggalan ini, membiarkan kita keluar dari nilai-nilai budaya nenek moyang kita".

Lebih lanjut, Kompas menparafrase pernyataan mantan jenderal yang mengatakan perlunya pertemuan besar berskala nasional untuk membicarakan konsensus baru yang kontras dengan situasi sekarang "Karena, saat ini, dengan mengatasnamakan demokrasi, maka segala kebijakan, harus melalui voting, termasuk pada pemilihan langsung".

Di sini, Prabowo memainkan lagu lama yang sama persis dalam buku lagu yang dimainkan oleh rezim otoritarian sebelumnya yaitu mantan mertuanya Jenderal Soeharto.

Pada tahun-tahun awal Rezim Orde Baru, militer meletakkan "konsensus" baru sebagai basis dari sistem otoritarian. Orde Baru juga selalu memberikan perhatian kepada versi (rekayasa) dari budaya Indonesia, yang menekankan kepada musyawarah dan mufakat, yang memberikan legitimasi kepada praktek anti demokrasi.

Bahkan, pernyataan Prabowo terlihat seperti diambil langsung dari pidato pejabat pemerintah pada masa kekuatan Orde Baru mencapai puncaknya, padahal pernyataan semacam ini semakin jarang terdengar dalam era pemerintahan pasca-Soeharto.