Tudingan korupsi tumbuh subur, Moeldoko minta Fahri tak salahkan Jokowi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tak terima dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut korupsi tumbuh subur di era Presiden Joko Widodo. Moeldoko mengatakan, urusan korupsi jangan cuma menjadi tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ahda Bayhaqi
Oleh Ahda Bayhaqi - Reporter
Tudingan korupsi tumbuh subur, Moeldoko minta Fahri tak salahkan Jokowi
Fahri Hamzah dipanggil Polda Metro Jaya. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tak terima dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut korupsi tumbuh subur di era Presiden Joko Widodo. Moeldoko mengatakan, urusan korupsi jangan cuma menjadi tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi kepala daerah dan pemerintahannya berasal dari berbagai latar belakang partai politik. Tanggung jawab moral pejabat korup bukan urusan presiden.

"Pemda itu berisi dari berbagai parpol, nah sekarang pertanyaannya yang punya tanggung jawab terhadap moral hazard itu siapa? parpol apa presiden kan begitu," kata Moeldoko di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

Selain itu sistem pemerintahannya pun harus dilihat menyeluruh. Karena itu Moeldoko meminta jangan terus menerus menyalahkan Jokowi. Menurutnya, tudingan Fahri Hamzah salah alamat.

"Jangan nyalahin sepihak melulu," pungkasnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah meminta, Jokowi bertanggung jawab dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi hari ini.

"Pak Jokowi harus bertanggung jawab lah soal kasus korupsi ini. Soalnya korupsi ini maraknya dan makin subur ini di zamannya pak Jokowi," jelas Fahri.

Dia menuturkan, di era Presiden Sukarno sukses menciptakan musim ideologi. Era Presiden Soeharto, dapat membuat iklim pembangunan. Untuk Presiden Jokowi disebutnya, iklim korupsi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada upaya pembiasaan yang tendensius untuk menutupi kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Jika ada yang sebut sebagai musim korupsi, itu merupakan upaya pembiasaan yang tendensius. Paling tidak, telah gagal membedakan antara visi-misi dengan ekses," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Rabu (31/10).

Politisi PDIP ini mengungkapkan, di era pemerintahan Presiden Soekarno dikenal sebagai musim ideologi. Sedangkan era sekarang, sebagai musim bangun jalan atau infrastruktur.

"Sesuai dengan visi dan misi yang jadi sekarang prioritas zaman pemerintahan Presiden Jokowi ini, sesuai skala prioritas dari visi dan misinya, layak disebut sebagai musim kerja nyata," ujarnya.

Tjahjo menegaskan, jika ada korupsi masih terjadi dirinya memandang itu hanya ekses.

"Dari sisi lain, tentu dimaklumi bahwa pemberantasan korupsi justru makin meningkat di zaman Pemerintahan Presiden Jokowi ini. Jadi, musim Presiden Jokowi adalah musim kerja nyata. Sesuai dengan visi dan misinya," pungkasnya.

Rekomendasi