TPF yakin Myanmar kooperatif soal penyelidikan pelanggaran HAM

Merdeka.com - Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) terhadap etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, Marzuki Darusman optimis pemerintah Myanmar kooperatif terhadap penyelidikan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Dinginnya sikap pemerintah Myanmar terhadap TPF dipahami oleh Marzuki.

Dia pun mengungkapkan, selama proses penelitian terkait kekerasan yang dialami etnis tersebut, Marzuki bersama TPF lainnya telah berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar. "Tentu kita mengerti TPF ini bahwa Myanmar merasa pertimbangan memberi peluang masih harus diberikan. Kita melakukan pertemuan dengan Myanmar walau sudah ada permintaan dari TPF," kata Marzuki dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Minggu (3/9).

Kendati belum ada tanda-tanda respons positif pemerintah Myanmar terhadap TPF tidak dijadikan sebagai kendala pengusutan tragedi yang berlangsung sejak satu minggu terakhir itu. Kecuali keadaan warga di sana.

"Kita hanya ditantang keadaan di sana secara dramatis yang bersangkutan dengan kelompok masyarakat muslim di sana yang mencari keamanan dari bentrokan yang terjadi," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah Myanmar memberi sinyal tidak memberikan akses terhadap TPF untuk meneliti ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Myanmar Kyaw Zeya.

"Kalau mereka (PBB) akan mengirim cuma satu orang dalam misi mencari fakta maka tidak ada alasan bagi kami membolehkannya datang," ujar Zeya seperti dilansir dari laman The Guardian.

Alasan Myanmar menolak kedatangan TPF PBB adalah mereka sudah menggelar penyelidikan lebih dulu, dipimpin oleh mantan tentara yang kini menjabat sebagai wakil presiden, Myint Swe. Mereka ngotot kalau hal itu sudah cukup buat mengungkap dugaan pelanggaran HAM terhadap orang Rohingya.

"Mengapa PBB mencoba menekan sementara penyelidikan kami lakukan masih berjalan? Hal itu tidak akan membantu kami menyelesaikan masalah secara utuh," ujar Kyaw Zeya berkilah. (mdk/eko)