Tolak ISIS, Warga Sulawesi Utara gelar aksi bubuhkan tanda tangan
Merdeka.com - Ribuan masyarakat Sulawesi Utara menyatakan penolakan terhadap Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Penolakan ini dibuktikan dengan cara membubuhkan ribuan tanda tangan di atas baliho berukuran besar yang bertuliskan '100.000 tandatangan warga menolak ISIS di Sulawesi Utara' pada Senin (30/3) siang.
Pantauan merdeka.com, tak hanya masyarakat biasa, beberapa pejabat daerah seperti Gubernur Sulut SH Sarundajang dan Wali Kota Tomohon Jemmy Eman turut serta mengambil bagian dalam aksi yang dilaksanakan di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulut yang terletak di Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Minahasa, Sulawesi Utara.
Saking antusiasnya masyarakat sampai berebut spidol untuk membubuhkan tanda tangan mereka sebagai bukti penolakan terhadap ancaman gerakan radikalisme tersebut. Warga bahkan rela bertahan di bawah terik matahari untuk turut mengambil bagian dalam aksi penolakan ini.
Gubernur Sarundajang menyatakan bahwa rakyat Sulut telah berpengalaman dalam melewati isu-isu gerakan radikal, sehingga menurut dia, pengalaman tersebut menjadi bekal utama daerah ini dalam menolak masuknya ISIS. Dirinya yakin organisasi radikal yang telah banyak melakukan tindakan anarkis tersebut tidak akan pernah tumbuh subur di daerah 'nyiur melambai'.
"Karena itu saya yakin ISIS akan ditolak dan dia tidak akan mungkin tumbuh subur di Sulawesi Utara dan memang sampai saat ini belum ada kasus soal itu. Mudah-mudahan tidak terjadi atau tidak ada kasus," ujar Sarundajang kepada wartawan usai mengikuti rangkaian kegiatan di IPDN Sulut.
Sebelumnya, kegiatan diawali dengan Apel besar gerakan bela negara yang diikuti oleh berbagai elemen pemerintah dan masyarakat termasuk Resimen Mahasiswa (Menwa), Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Sulawesi Utara, TNI-Polri bahkan perwakilan DPR-RI yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II Riza Patria.
Selain dimaksudkan untuk membangkitkan semangat generasi muda untuk menolak paham yang tak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, Apel besar ini sebagai bukti komitmen menolak adanya setiap gangguan keamanan di tanah air termasuk ancaman masuknya ISIS.
"Tadi sudah ada komitmen dari peserta apel besar gerakan bela negara yaitu menolak gerakan ISIS dan gerakan radikal di Sulawesi Utara bahkan di Indonesia," jelas Direktur IPDN Sulut Roosje Kalangi usai dilantik menjadi Ketua DPP IARMI Sulawesi Utara oleh Ketua DPN IARMI MS Kaban.
Tak hanya Direktur IPDN, Wakil Wali Kota Tomohon Arnold Polii ang dilantik sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Mahasamra ini, mengatakan penolakan terhadap ISIS harus melibatkan masyarakat termasuk Menwa. Berbekal arahan presiden, menteri dan gubernur, Menwa wajib mempertahankan tanah air dalam bingkai NKRI.
"Kami menegaskan bahwa ISIS tidak cocok di Indonesia dan tidak ada tempat di negeri ini. Kami katakan bahwa kami menolak gerakan radikalisme di Indonesia dan Sulawesi Utara khususnya," pungkas Polii.
(mdk/rep)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi ungkap detik-detik peristiwa tewasnya eks calon siswa Bintara Iwan oleh anggota TNI AL Serda Adan.
Baca SelengkapnyaPerjalanan dinas itu dilakukan dalam rangka menemani Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaDetasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali mengamankan satu orang anggota teroris di Sulawesi Tengah Sulteng.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Korban dijanjikan menjadi tentara dan pelaku meminta uang ratusan juta rupiah dari keluarga.
Baca SelengkapnyaWarga juga diingatkan untuk selalu berbuat baik dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Iriana Joko Widodo mengisi libur Lebaran dan akhir pekan di Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaKasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terima Brevet Anti Teror Kehormatan. Begini aksinya bersenjata lengkap.
Baca SelengkapnyaTarian ini begitu lembut, gerakannya mirip lilin yang tertiup angin.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2023 pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar Rp669 miliar untuk Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Selengkapnya