Tokoh Adat Minta Pj Gubernur Orang Papua Asli: Jangan Calonkan dari Pusat, Apalagi Pendatang

Koordinator Ketua Dewan Adat Se-wilayah Adat Saereri, Wilem Saman Bonai, berharap pejabat yang nantinya mengisi posisi kepala daerah hingga Pilkada 2024 digelar adalah orang yang benar-benar memahami kondisi Papua. PJ yang nantinya dipilih Kemendagri diharapkan seseorang yang benar-benar mau mengabdi untuk masa depan Papua yang lebih baik, dan tidak mengkhianati semangat Otonomi Khusus (OTSUS) yang sempat dibahas pada 2021. Salah satu penekanan yang muncul dalam pembahasan otsus itu adalah masyarakat Papua menolak jabatan kepala daerah selalu disisi oleh orang pendatang.

Wilem menilai, secara umum Plh sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat, katanya, tidak terakomodir secara baik. Salah satunya soal seleksi MRP yang menemukan banyak permasalahan. "Sehingga saya berpikir bahwa dengan adanya provinsi di Tanah Papua sudah ada 5. Maka kepemimpinan untuk wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari wilayah adat Tabi-Saereri ini harus dipimpin oleh anak-anak dari kalangan Orang Asli Papua (OAP). Bukan dari kalangan suku-suku lain di Indonesia yang bukan dari kalangan OAP," kata Wilem Saman.