Tingkatkan Ekonomi, Koperasi Ponpes Diizinkan Kelola HGU Lahan Pemprov Jabar
Merdeka.com - Koperasi pondok pesantren (ponpes) bisa menjadi opsi target untuk diberi Hak Guna Usaha (HGU) mengelola lahan milik Pemerintah Provinsi Jabar. Tujuannya, meningkatkan perekonomian dan mengatasi ketimpangan di Jabar bagian Selatan.
Peryataan yang dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil itu diiringi dengan penekanan bahwa koperasi ponpes harus mengelola lahan dengan profesional.
Hal ini merupakan bagian dari reforma agraria dengan HGU lahan yang dianggapnya bisa memangkas indeks ketimpangan Jabar daerah selatan dengan utara.
"Kami bertekad memperbaiki indeks ketimpangan (Jabar Selatan dengan Utara) melalui reforma agraria dengan HGU lahan," kata dia melalui siaran pers dalam dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Jabar di Trans Hotel, Kota Bandung, Selasa (21/7).
"Pilihannya dua, yaitu (pengelolaan diberikan) kepada individu-individu rakyat atau kepada pesantren. Jadi, nanti koperasi pesantren saya perintahkan profesional, sehingga mereka bisa berusaha di tanah yang nanti direstribusi di tempat lain," ia melanjutkan.
Alasan mengapa ada opsi pesantren karena salah satu pesantren di Kabupaten Bandung berhasil menjalankan agrobisnis dengan baik dan memanfaatkan teknologi. Kinerja bisnis dari sektor yang dilakoni mereka tetap terjaga meski di tengah pandemi Covid-19.
"Mereka fokus pada pertanian yang modern. Kemudian yang mengelolanya adalah koperasi pesantren. Selama Covid-19, omzet mereka naik sampai tiga kali. Coba hal tersebut terjadi di seluruh Jabar, di mana tanah-tanah yang menganggur itu dimanfaatkan, direstribusi kepada rakyat melalui 4.0," katanya.
Pemanfaatan lahan, harus juga disertai dengan peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tetap bisa mengembangkan diri meski tetap tinggal di desa. Kombinasi restribusi diperkuat dengan SDM supaya lahan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil yang hadir melalui video conference dalam rakor tersebut menilai wacana itu bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian pedesaan.
"Saya sepakat sekali, kami kembangkan model koperasi pesantren ini. Usul bapak saya terima, dan mari sama-sama mengurusnya," ucap Sofyan Djalil.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Jawa Barat sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional bisa memaksimalkan potensi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaBicara Reforma Agraria, Gibran Bangga Raih Penghargaan Bersama Ganjar
Baca SelengkapnyaBahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan upaya-upaya intervensi untuk menstabilkan harga beras
Baca SelengkapnyaArief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca SelengkapnyaLokasi ini merupakan kampanye yang kedelapan sejak dimulainya Kampanye Akbar, pada 21 Januari 2024.
Baca Selengkapnya