Teten Masduki: KPK diminta Presiden memberikan pendapat soal Densus Tipikor
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Densus Tipikor dari sisi prosedur tak pernah dibahas di rapat terbatas & rakor menko. Karenanya, menurutnya, pembentukan Densus Tipikor baru sebatas ide yang masih harus dibahas kembali.
"Tapi saya kira memang kan begini, UU Polri, kejaksaan, KPK, ini kan masih memungkinkan kejaksaan dan kepolisian menangani korupsi. Cuma sekarang ide Densus itu perlu dibicarakan lagi di tingkat menko," katanya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).
Menurutnya, ada tuntutan di masyarakat agar perbaikan penegakan hukum dilakukan. Karenanya, kata dia, isu tersebut bisa dilihat sebagai reformasi kelembagaan di Polri untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum Tipikor.
"Cuma kemudian karena ada unsur pencegahan, ini seperti duplikasi dengan KPK. Sehingga mungkin ditafsirkan melemahkan. Mungkin juga timingnya yang bersamaan, di DPR juga sedang ada Pansus Angket KPK. Jadi sebenarnya kalau penegakan hukum tipikor itu saya kira hal positif," katanya.
Dia mengakui Presiden Jokowi telah mengundang KPK terkait ide pembentukan Densus Tipikor. Menurutnya, Jokowi meminta pendapat dari KPK atas ide pembentukan Densus Tipikor.
"KPK diminta Presiden memberikan pendapat dan ini saya kira satu langkah Presiden yang cukup bijaksana, karena Presiden kan melihat negara ini juga harus dikelola secara efisien, antara lembaga-lembaga bisa berjalan dengan baik sehingga pertimbangan itu harus dilakukan," katanya.
Dia mengatakan ide pembentukan Densus Tipikor saat ini sudah diputuskan Jokowi untuk ditunda.
"Ini ditunda dulu, meskipun keinginan pemerintah untuk memperbaiki atau efektivitas penegakkan hukum Tipikor di kepolisian harus dilakukan," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaTeken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri
Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN Prabowo-Gibran Kirim Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia
TKN Prabowo-Gibran segera mengirimkan tim pencari fakta khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca SelengkapnyaMegawati Ultah ke 77, Sekjen PDIP: Sikap Beliau Tolak Presiden 3 Periode Bawa Konsekuensi di Pemilu 2024
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, perayaan ulang tahun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke-77 akan dirayakan secara sederhana
Baca Selengkapnya