Terjerat Kasus Pencabulan Pelajar SMP, AKBP Mustari Resmi Dipecat

Rabu, 10 Agustus 2022 13:03 Reporter : Ihwan Fajar
Terjerat Kasus Pencabulan Pelajar SMP, AKBP Mustari Resmi Dipecat AKBP Mustari saat menjalani sidang kode etik di Mapolda Sulsel. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Nasib Ajun Komisaris Besar Mustari yang terjerat kasus pencabulan pelajar SMP di Kabupaten Gowa akhirnya terjawab. Mabes Polri resmi mengeluarkan putusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Komang Suartana mengatakan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) telah menerima putusan dari Irwasum Mabes Polri terkait banding yang diajukan AKBP Mustari. Berdasarkan putusan tersebut, Irwasum, Divisi Propam dan Biro SDM Mabes Polri menolak banding AkbP Mustari.

"Jadi putusannya AKBP Mustari sudah ada dari Mabes Polri. Hasilnya beliau diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH," ujarnya usai pemusnahan sabu 58,4 Kg di Mapolda Sulsel, Rabu (10/8).

Dengan adanya putusan tersebut, proses etik terhadap AKBP Mustari telah selesai. Kini menunggu putusan pidana yang saat ini masih menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa.

"Untuk etiknya sudah selesai. Sekarang AKBP Mustari sedang menjalani sidang di pengadilan untuk proses pidananya," ucapnya.

Sekadar diketahui, Propam Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel menjatuhkan dua sanksi kepada seorang perwira berinisial M dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) karena terjerat kasus kekerasan seksual kepada seorang pelajar SMP di Gowa. Sanksi paling berat di dapatkan AKBP M adalah Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan.

Ketua Majelis Sidang Kode Etik Polda Sulsel Komisaris Besar Ai Afriandi menjelaskan pihaknya sudah menggelar sidang kasus pelanggaran etik dilakukan AKBP M karena terjerat kasus kekerasan seksual kepada anak. Ai menjelaskan pihaknya menjatuhkan dua sanksi yakni sanksi tidak administratif dan administratif.

"Menjatuhkan sanksi yang sifatnya tidak administratif yakni berupa pelanggaran dinyatakan sebagai pelanggaran tercela," ujarnya kepada wartawan di Mapolda Sulsel, Jumat (11/3).

Sementara terkait sanksi administratif, Ai mengaku AKBP M direkomendasikan mendapatkan sanksi PTDH atau pemecatan. "Kedua sanksi yang sifatnya administratif berupa direkomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH dari institusi Kepolisian RI," ungkapnya.

Ai menyebut putusan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan kepada 7 orang saksi. Dari tujuh orang saksi tersebut termasuk korban.

"Dari sidang terbukti dan meyakinkan AKBP M terbukti Peraturan Kapolri pasal 7 ayat 1 huruf b perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri," bebernya.

Dari hasil sidang etik tersebut, nantinya akan diteruskan ke Kapolri.

Baca juga:
Kasus Asusila dan Desersi, 3 Polisi dari Polda Kaltara Dipecat
Misteri Luka Sayatan di Jasad Polisi yang Tewas Ditembak di Rumah Kadiv Propam
Beri Uang saat Main di Rumah, Anggota Polres Muratara Diduga Cabuli Anak 5 Tahun
Perwira Polisi Diduga Cabuli Pekerja Kantin, Propam Polda Sumut Turun Tangan
Kelakuan Brimob Palsu Enggak Tahu Malu, Sok Gagah Tenteng Senjata Mainan

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini