Terima Laporan Pungli Penerimaan CPNS, DPRD Jayapura Lapor Polisi
Merdeka.com - DPRD Kota Jayapura menerima informasi mengenai adanya pungutan liar (pungli) saat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur honorer K2 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura. Mereka pun melaporkan kasus itu ke polisi.
Laporan dibuat Ketua Fraksi PDI Perjuangan Mukri Hamadi. Dia mengatakan ingin memberi efek jera kepada para pelaku. Langkah itu juga sebagai peringatan bagi pemerintah daerah lainnya di Provinsi Papua.
"Saya sudah melaporkan para oknum ASN di Pemkot Jayapura terkait adanya dugaan penipuan dan pemerasan berkedok penerimaan CPNS melalui formasi honorer K2 (tenaga honorer kategori II) ke Polresta Jayapura Kota," ujar Mukri Hamadi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (6/1).
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal polisi berani ubah pos lantas jadi kantor provos usai kerap jadi ladang pungli anggota. Ini sosoknya.
Baca SelengkapnyaKapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyatakan akan menyelidiki dugaan kecurangan pada seleksi penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Jayapura.
Baca SelengkapnyaDalam perjalanan pengantaran surat suara pemilu itu, para anggota kepolisian Puncak Jaya Papua tiba-tiba mendapati momen tak terduga.
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaPenetapan pemindahan Dito Mahendra dari yang awalnya diajukan ke Lapas Teroris Gunung Sindur, Jawa Barat, ditetapkan dipindah ke Rutan Cipinang.
Baca Selengkapnya