Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Temui Mahfud MD, Firli Bilang Siap Perangi Korupsi Meski Tak Dianggap Baik

Temui Mahfud MD, Firli Bilang Siap Perangi Korupsi Meski Tak Dianggap Baik Pimpinan KPK temui Mahfud MD. ©2020 Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra

Merdeka.com - Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar menemui Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Pulhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1). Pelbagai hal khususnya terkait pemberantasan korupsi dibahas dalam pertemuan berlangsung 30 menit itu.

"Saya mencatat dua kalimat yang sangat puitis tadi dari KPK. Yaitu kami akan bekerja keras berperang melawan korupsi, kami akan berbuat yang terbaik, meskipun mungkin tidak ada orang yang menganggap kami baik. Jadi beliau tidak peduli, yang penting bekerja," kata Mahfud usai bertemu pimpinan KPK.

Mahfud menyebut pertemuan dengan pimpinan KPK tersebut silahturahmi sekaligus membahas masalah pemberantasan korupsi. Menurut Mahfud, Kemenko Polhukam dan KPK mempunyai persentuhan tugas sangat penting dalam mencapai tujuan negara yang sudah diterjemahkan dalam proyek-proyek APBN.

"Oleh sebab itu siapapun yang main-main dengan proyek APBN keuangan negara secara dan korupsi akan diperangi secara sungguh-sungguh siapapun akan disikat habis," ungkap Mahfud.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan kedua belah pihak sepakat untuk saling menguatkan dalam hal pemberantasan korupsi.

"Kita akan dorong KPK akan kuat, tetapi juga kita akan imbangi di sini Kejaksaan Agung dan Kepolisian, yang berada di lingkup Kemenko Polhukam itu termasuk juga saber pungli itu juga akan diperkuat," kata Mahfud.

KPK Siap Amankan Program Nasional

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, siap mewujudkan tujuan negara sebagaimana alinea ke 4 pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang dituangkan dalam program-program nasional.

"Dengan itu maka ada 5 program nasional yang harus kita amankan semua. Karena itu adalah dalam rangka mewujudkan tujuan negara tadi," kata Firli.

Dia juga menyebut, telah menjelaskan dengan Mahfud, bahwa pemberantasan korupsi itu tidak hanya sekedar mengedepankan penindakan. "Tetapi juga harus diikuti dengan pencegahan yang ditingkatkan. Dan tetap melakukan penindakan hukum secara profesional akuntabel dan transparan," jelas Firli.

Karena itu, masih kata dia, pihaknya bersinergi dengan aparat hukum lainnya. Seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian. Baik untuk pencegahan maupun penindakan.

"Sehingga nanti segala upaya kita, baik pencegahan maupun penindakan akan mengarah kepada negara Indonesia bebas dari korupsi. Mari kita bersatu bekerja bersama-sama membangun negeri kita dan bangsa kita untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera," pungkasnya.

Kemenko Polhukam Bakal Koordinasi dengan KPK

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD saat refleksi akhir tahun menyatakan ingin berkoordinasi dengan lembaga antirasuah tersebut.

"Nanti, memasuki tahun baru saya akan mencoba berkoordinasi untuk awal tahun dengan lembaga Gakkum yang lain termasuk dengan KPK. Saya akan minta KPK, yuk anda liat, saya punya Polisi, Kejaksaan, bersama kita melihat korupsi begitu banyak tidak akan selesai dalam waktu pendek," kata Mahfud.

Dia menuturkan, harus bersyukur mempunyai KPK, yang memberantas korupsi tersebut. Meskipun banyak kasus korupsi besar, bahkan laporannya tidak tergarap.

"Bukan KPK tidak hebat, tapi tidak cukup sehingga harus berbagi. Dan yang ditingkat eksekutif, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus dibangun," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Jokowi Siapkan Keppres Pemberhentian Mahfud MD dari Menko Polhukam Pagi Ini

Jokowi Siapkan Keppres Pemberhentian Mahfud MD dari Menko Polhukam Pagi Ini

Mahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu

Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu

Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya