Tangkal Isu PKI, Kemendikbud Akan Hidupkan Kembali Pelajaran PMP
Merdeka.com - Isu Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali mencuat jelang tahun politik 2019. Bahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung juga hal ini ini.
Menanggapi fenomena ini, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriano, berencana menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP).
"Ya nanti kita ada rencana mengubah kembali ke PMP. Ini sedang dibuat pendidikan moral Pancasila. PMP kita akan kembalikan lagi. Karena ini banyak yang harus dihidupkan kembali," ucap Supriano di kantornya, Jakarta, Senin (26/11).
Dia menegaskan, dengan menghidupkan nilai-nilai Pancasila, baik guru maupun anak didik akan mengingat kembali betapa Pancasila itu sungguh luar biasa untuk bangsa.
"Bahwa Pancasila ini luar biasa buat bangsa kita. Itu mungkin yang akan kita lakukan," jelas Supriano.
Saat ditanya kapan akan dimulainya dan bagaimana nanti metodenya? "Ini masih dibahas. Kita akan bahas," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyinggung maraknya informasi bohong dan fitnah di media sosial memasuki tahun politik. Salah satunya, isu yang menyebutkan bahwa Jokowi merupakan aktivis PKI.
Jokowi menegaskan dia bukan aktivis PKI. PKI sudah dibubarkan pada 12 Maret 1966, sedangkan Jokowi baru dilahirkan 21 Juni 1961.
"Saat PKI dibubarkan saya baru 4 tahun. Kok bisa diisukan Jokowi aktivis PKI, masak ada PKI balita," ujarnya.
Selama empat tahun menjadi Presiden, Jokowi mengatakan dirinya selalu dikaitkan dengan PKI. Jokowi merasa kesal dan mencari siapa yang menyebar isu bohong tersebut.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya