Tak Cuma Menag, Busyro Sebut Menristek Dikti juga Bisa Pilih Rektor

Rabu, 20 Maret 2019 17:58 Reporter : Arie Sunaryo
Tak Cuma Menag, Busyro Sebut Menristek Dikti juga Bisa Pilih Rektor Konpers PP Muhammadiyah desak Arief Hidayat segera mundur. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Ketua PP Muhammadiyah bidang hukum dan HAM, M Busyro Muqoddas, mengatakan kasus korupsi Romahurmuziy yang melibatkan Kementerian Agama sangat memalukan. Dalam waktu dekat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Mantan Ketua KPK itu menilai, potret manajemen di Kementerian Agama (Kemenag) saat ini terkesan sangat tertutup, terputus atau berdasarkan 'klik-klik'. Hal tersebut terbukti dengan kasus yang menimpa Romahurmuziy alias Rommy.

"Saya kira dan banyak dugaan, tidak hanya kasus Rommy saja, yang lain-lain juga begitu. Kalau itu sumbernya dari manajemen yang tertutup dari Kementerian Agama, bahkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi," ujar Busyro di Klaten, Rabu (20/3).

Manajemen di Kementerian Agama, menurut Busyro, mirip dengan yang terjadi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dimana para menteri mempunyai suara dalam penentuan rektor. Bahkan seakan-akan menteri bersangkutan mempunyai saham layaknya sebuah perusahaan.

"Kayak mengatur korporasi. Nah sahamnya berapa persen? Tinggal didealkan saja berapa. Tapi itu kan nggak bener untuk lembaga pendidikan seperti itu. Sehingga mengharapkan KPK bisa masuk ke hulunya, ini kan hilir. Hilir yang sudah kayak gini ini berarti hulunya sudah kumuh dan sudah lama sekali," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Busyro, sambil membenahi manajemen yang kumuh dan koruptif itu, sudah seharusnya pertanyaan diajukan kepada Presiden Jokowi. Apakah presiden tidak mengetahui jika para menteri terutama Menteri Agama dan Menristekdikti, membuat aturan yang mengandung unsur front.

"Sudah saatnya presiden mengambil langkah, segera berhentikan menteri yang bersangkutan diganti Plt. Caranya gimana? Tidak ditunjuk oleh presiden, terutama dari orang dalam saja," katanya.

Busyro menjelaskan, penunjukan Plt harus menggunakan metode yang transparan. Yaitu dibentuk tim independen yang profesional, non partisan, non primordial serta mempunyai kemampuan manajerial.

"Jadi tim independen nanti suruh tes calon Plt, dan hasilnya diserahkan ke presiden," katanya lagi.

Sesuai berakhirnya jabatan presiden, Busyro menerangkan, Plt nanti akan bekerja hingga Oktober. Ia yakin dalam waktu tersebut Plt bisa membenahi manajemen di Kementerian Agama. [rnd]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini