Merdeka.com - Ferdy Sambo menjadi terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat. Motifnya, Sambo kukuh ajudan yang sehari-hari melekat terhadapnya itu telah melakukan pelecehan terhadap istrinya, Putri Candrawathi.

Perkara ini sedang bergulir di PN Jakarta Selatan. Ferdy Sambo bersama empat terdakwa pembunuhan berencana lainnya, Bharada Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawathi tengah diuji oleh Majelis Hakim.

Dalam beberapa pernyataan Sambo sendiri kerap mempertahankan bawah Putri kerap mendapat pelecehan meskipun dalam hal tersebut hanya sebatas untaian kata saja. Meskipun proses sidang terus berlanjut, perihal PC yang mendapatkan pelecehan masih belum ada bukti menguatkan seperti visum dari pihak korban pelecehan.

Menurut Pakar Hukum Pidana, Majelis hakim bisa saja mempertimbangkan betul ada terjadinya tindak pelecehan seksual yang dilakukan almarhum Yosua. Namun, ada bukti yang menguatkan bahwa tindak pelecehan seksual tidak pernah ada yakni hasil 'Lie Detectror'.

Seprti diketahui hasil 'Lie Detector' Putri memiliki skor -25 dengan seputar pertanyaan, terkait apakah Putri berselingkuh dengan Yosua? 'Apakah anda berselingkuh dengan Yosua di Magelang? Apakah anda berselingkuh dengan Yosua selama di Magelang? pertanyaan itu dijawab tidak oleh Putri'.

"Toh sesudah melalui test kebohongan, bu Putri tinggi minusnya -25 artinya kecenderungan berbohongnya telah nengakibatkan FS marah pada Yosua," ungkap Abdul Fickar Hadjar saat dihubungi merdeka.com, Minggu (18/12).

Kendati demikian meskipun hasil dari alat pendeteksi kebohongan menunjukan angka 'minus' pada Putri. Kata Fickar, masih perlu adanya pengecekan kembali melalui saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

"Kebohongan itu bisa di kroscek juga dengan keterangan saksi-saksi yang lain tentang hal yang sama. Karen itu tidak mungkin hakim mendasarkannya pada fakta yang tidak benar," jelasnya.

Pun bilamana FS pada akhirnya memberikan keterangan palsu, pakar hukum pidana asal Universitas Triksakti itu mengembalikan rujukan sesuai dengan pasal 164 KUHAP tentang aturan-aturan pelaksanaan hukum pidana terkait dengan kesaksian palsu.

"Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu," papar Fickar.