Surat pernyataan setor 10 persen gaji dana desa bikin PKB berang

Merdeka.com - Sejak awal digulirkan, program dana desa yang digalakkan pemerintahan Jokowi-JK menuai kontroversi. Belum lepas dari ingatan kita, di awal kemunculannya, dana desa jadi rebutan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tidak heran jika jadi rebutan mengingat besarnya alokasi dana desa yang tahun ini dianggarkan sebesar Rp 20,8 triliun atau 10 persen dari total alokasi transfer daerah. Tahun depan anggaran dana desa naik 26,2 persen Rp 47 triliun.

Di tengah rencana pencairan dana desa ini, Merdeka.com mendapat salinan surat komitmen yang ditujukan kepada calon pendamping dana desa untuk wilayah Sukabumi, dengan kop Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di dalamnya berisi komitmen orang yang lolos menjadi pendamping dana desa akan mengabdikan diri dan bergabung dalam PKB.

Tidak hanya itu, mereka juga diminta komitmennya untuk menyetorkan 10 persen dari gaji yang didapat sebagai pendamping dana desa, ke partai yang digawangi Muhaimin Iskandar tersebut. Apabila melanggar komitmen yang dibuat di atas materai, mereka bersedia diberhentikan sebagai pendamping dana desa.

"Bersedia untuk sepenuhnya memberikan komitmen sebesar 10 persen dari gaji yang dihasilkan sebagai pendamping kecamatan setiap bulan selama menjadi pendamping," demikian isi surat pernyataan tersebut.