Suharso Didesak Mundur, PPP: Kami Tak Ingin Suara Partai Turun Seperti Konflik 2014

Merdeka.com - Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Syaifullah Tamliha, menilai desakan tiga Majelis DPP PPP agar Suharso Monoarfa untuk mundur tidak realistis. Sebab, urusan pribadi Suharso tidak mengganggu organisasi partai.

"Permintaan tiga Ketua Mejelis DPP PPP yang meminta Suharso Monoarfa untuk lengser dari Kursi Ketum PPP tidak realistis karena organisasi partai saat ini sudah berjalan dengan baik. Apalagi proses Pemilu sudah berjalan," kata Tamliha, dalam keterangan resminya, Kamis (25/8).

Dia mengatakan, pergantian ketum tak perlu dilakukan, sebab proses pemilu tengah berjalan dan memerlukan konsentrasi penuh semua elemen partai.

"Kami tak ingin suara PPP mengalami penurunan akibat konflik pada 2014. Ketua Majelis dan Pengurus Harian harus bisa mengendalikan diri agar citra partai tidak terus menurun," tegasnya.

Dia mengungkapkan, partainya saat ini telah menuntaskan 99,9 persen Surat Keputusan (SK) DPW dan DPC, sehingga organisasi PPP sudah on the track untuk menghadapi pemilu 2024.

"Memang diakui ada beberapa hal yang dialami Suharso seperti proses perceraian dengan istri yang masih belum selesai di Pengadilan. Ini merupakan masalah pribadi Suharso yang tidak melanggar syariat Islam," ucap Tamliha.

"Selama ini masalah pribadi Pak Suharso tidak mengganggu urusan partai. Beliau siang sampai malam memonitor proses verifikasi parpol dan PPP sudah diputuskan oleh KPU lulus verifikasi," imbuhnya.

Tamliha mengatakan masalah yang terjadi pada Suharso tidak sampai mengganggu internal PPP. Menurut dia, Suharso juga telah bekerja keras untuk PPP jelang Pemilu 2024.

"Ini merupakan masalah pribadi Suharso yang tidak melanggar syariat Islam. Selama ini masalah pribadi Pak Suharso tidak mengganggu urusan partai. Beliau siang sampai malam memonitor proses verifikasi parpol dan PPP sudah diputuskan oleh KPU lulus verifikasi," ujar dia.

Majelis PPP Desak Suharso Mundur

Pimpinan Majelis (Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur dari kursi ketum. Permintaan ini menyusul pernyataan Suharso soal amplop kiai saat acara pendidikan politik di KPK.

Dikutip merdeka.com, permintaan itu tertuang dalam surat resmi dari pimpinan Majelis yakni Mustofa Aqil Siraj, Muhammad Mardiono, Zarkasih Nur yang ditandatangani pada 22 Agustus 2022.

"Ya benar (Surat dari majelis PPP)," kata Mardiono kepada wartawan, Selasa (23/8).

Dalam surat dari DPP PPP kepada Suharso itu, pimpinan Majelis menyebut alasan permintan agar Suharso mundur yakni adanya kegaduhan pascapidato Suharso Monoarfa dalam forum pendidikan anti korupsi bagi PPP yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 15 Agustus 2022.

"Kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP-PPP meminta saudara Suharso Manoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP-PPP," kutipan surat DPP PPP itu.