Sudah Divonis Enam Tahun, Taufik Kurniawan Masih Nikmati Gaji Wakil Ketua DPR

Senin, 15 Juli 2019 18:09 Reporter : Ahda Bayhaqi
Sudah Divonis Enam Tahun, Taufik Kurniawan Masih Nikmati Gaji Wakil Ketua DPR Mantan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan divonis enam tahun penjara karena kasus penerimaan fee atas pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan Purbalingga dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017. Namun, sampai saat ini politisi PAN tidak bisa lepas dari jabatannya sebagai anggota DPR sampai berakhir pada September 2019.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, ini terjadi karena jelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR tidak diperbolehkan adanya pergantian.

"Setahu saya kalau sudah beberapa bulan menjelang berakhir sudah tidak boleh ada pergantian," kata Bamsoet, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Disinggung kemungkinan penggantian Taufik sebagai Wakil Ketua DPR, Bamsoet menyerahkan sepenuhnya pada fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Sebab kewenangan mengganti Taufik ada di tangan Fraksi PAN. "Kami hanya melaksanakan saja," ucapnya.

Sejak berstatus terdakwa hingga terpidana, Taufik juga masih mendapatkan hak sebagai anggota DPR berupa gaji dan lainnya.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pemberhentian hak untuk Taufik menunggu hasil rapat Badan Musyawarah DPR. Mekanismenya Fraksi PAN menyerahkan surat resmi yang bakal dibawa ke Bamus. Hak Taufik sebagai anggota DPR akan dihentikan sampai ada keputusan Bamus.

"Untuk status anggota kami akan setop hak-haknya setelah ada surat resmi putusan tersebut. Semua haknya (gaji-tunjangan) saya setop," kata Indra.

Taufik Kurniawan divonis enam tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

"Mengadili secara sah bersalah menjatuhkan pidana penjara 6 tahun penjara dengan denda Rp200 juta bagi terdakwa, atau dengan diganti pidana kurungan empat bulan," kata Hakim Ketua Tindak Pidana Korupsi Antonius Widijanto dalam sidang vonis di Semarang, Senin (15/7).

Hakim menilai terdakwa terbukti menerima suap DAK untuk Kabupaten Purbalingga dan Kebumen pada periode 2016-2017. Saat itu, Bupati Kebumen masih dijabat oleh Muhammad Yahya Fuad dan Bupati Purbalingga masih dijabat Tasdi. Sedangkan terdakwa merupakan pimpinan DPR. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini