Suap petugas pajak, Dirut PT Mutiara Virgo dipenjara 2 tahun

Merdeka.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya menjatuhkan putusan kepada Direktur Utama PT Mutiara Virgo, Johnny Basuki, dengan pidana penjara selama dua tahun. Dia terbukti menyuap mantan petugas Kantor Pelayanan Pajak Palmerah, Jakarta Barat, Herly Isdiharsono, sebesar Rp 6,63 miliar buat mengurangkan pajak perusahaannya pada 2003 sampai 2004, dari Rp 128,6 miliar menjadi hanya Rp 3,067 miliar.

"Mengadili, dengan ini menjatuhkan putusan kepada terdakwa Johnny Basuki dengan pidana penjara selama 2 tahun, dikurangi masa tahanan," kata Hakim Ketua Sujatmiko saat membacakan amar putusan, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/2).

Johnny juga dipidana denda Rp 100 juta. Apabila tidak sanggup membayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan.

Vonis diterima Johnny hari ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Saat itu, jaksa penuntut umum meminta hakim menjatuhkan pidana penjara buat Johnny selama tiga tahun. Mereka juga menuntut pidana denda sebanyak Rp 250 juta, apabila tidak sanggup membayar diganti kurungan selama enam bulan.

Hakim Ketua Sujatmiko menyatakan Johnny bersalah melanggar dakwaan lebih subsider, yakni Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Hakim Anggota Slamet Subagyo, pada Juli 2005 sampai Oktober 2007, Johnny bersama-sama dengan Konsultan Pajak Hendro Tirtajaya mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) PT MV ke KPP Palmerah. Di sana, mereka bertemu Herly. Johnny dan Hendro melakukan pembicaraan dengan Herly soal bagaimana cara mengurangi pajak PT Mutiara Virgo. PT Mutiara Virgo bergerak di bidang pengeboran minyak, dan menyewakan alat pengeboran dari COSL asal China.

Atas pengajuan restitusi PT MV itu, kepala KPP Palmerah membentuk tim kajian gabungan pemeriksa PPn dan Pajak Penghasilan (PPH). Mereka memeriksa pajak PT MV secara menyeluruh (all taxes). Penyelia tim adalah Anggun Aprianto, Ketua Tim Pemeriksa Sarah Lalo, dan Anggota Tim Pemeriksa Farid Agus Mubarok dan Herly Isdiharsono.

Menurut Hakim Anggota Afiantara, tim pemeriksa membuat penghitungan pajak PT MV tanpa disertai dokumen lengkap. Dia cuma mendapatkan laporan keuangan dari Herly, setelah mendapatkan dari Hendro Tirtajaya dan Zemi Tanumiharja, tanpa memasukkan nota kontrak antara penyewa alat pengeboran dan PT MV.

"Hendro dan Zemi bertindak seolah-olah sebagai konsultan pajak PT Mutiara Virgo. Padahal keduanya tidak memiliki kewenangan akan hal itu," kata Hakim Anggota Afiantara.

Menurut Hakim Anggota Slamet Subagyo, tim pemeriksa tidak pernah berhubungan langsung dengan direktur PT MV. Dia mengatakan, Hendro dan Zemi yang menjadi penghubung antara PT MV dan tim pemeriksa. Tim pemeriksa pun tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan kepada PT MV.

Hakim Anggota Sofialdi mengatakan, Johnny lalu meminta Hendro melobi tim pemeriksa pajak, salah satunya Herly. Setelah berunding, mereka setuju mengesampingkan penghitungan pajak tapi dengan imbalan uang.

Johnny, Herly, dan Hendro tahu pajak PT MV mencapai Rp 128 miliar. Tetapi mereka sepakat mengurangi pajak PT MV asal Johhny bersedia membayar uang Rp 20,828 miliar. Uang itu sudah termasuk pembayaran pajak dan imbalan buat Herly.

Johnny kemudian membayar uang Rp 20,8 miliar kepada Hendro, sebagai imbalan pengurusan pengembalian pajak PT MV. Hendro lalu mentransfer Rp 6,63 miliar kepada Herly secara bertahap dengan bilyet giro Bank Central Asia, atas nama PT Giri Graha Basuki. Transaksi terjadi lima kali yakni sejak 18 sampai 21 Desember 2005.

Dari uang Rp 6,63 miliar, Herly meminta Johnny mentransfer uang ke beberapa rekening. Antara lain ke rekening atas nama Dhana Widyatmika sebesar 3,4 miliar. Johnny mentransfer uang buat Dhana melalui dua rekening, yakni atas nama Liana Apriani sebesar Rp 2,9 miliar, serta rekening Femi Solichin sebesar Rp 500 juta. Herly juga meminta Johnny mengirim uang ke rekening atas nama Novi Ramdani Rp 2,7 miliar, dan Leo Ferdiansyah Rp 200 juta.

Selepas transfer, maka Herly menerbitkan laporan yang menjadi dasar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PT Mutiara Virgo 2003, yakni sebesar Rp 3.067 miliar.

Selepas pembacaan putusan, Johnny dan penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Sementara jaksa penuntut umum pun menyatakan hal sama.irgo dipenjara 2 tahun

Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya menjatuhkan putusan kepada Direktur Utama PT Mutiara Virgo, Johnny Basuki, dengan pidana penjara selama dua tahun. Dia terbukti menyuap mantan petugas Kantor Pelayanan Pajak Palmerah, Jakarta Barat, Herly Isdiharsono, sebesar Rp 6,63 miliar buat mengurangkan pajak perusahaannya pada 2003 sampai 2004, dari Rp 128,6 miliar menjadi hanya Rp 3,067 miliar.

"Mengadili, dengan ini menjatuhkan putusan kepada terdakwa Johnny Basuki dengan pidana penjara selama 2 tahun, dikurangi masa tahanan," kata Hakim Ketua Sujatmiko saat membacakan amar putusan, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/2).

Johnny juga dipidana denda Rp 100 juta. Apabila tidak sanggup membayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan.

Vonis diterima Johnny hari ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Saat itu, jaksa penuntut umum meminta hakim menjatuhkan pidana penjara buat Johnny selama tiga tahun. Mereka juga menuntut pidana denda sebanyak Rp 250 juta, apabila tidak sanggup membayar diganti kurungan selama enam bulan.

Hakim Ketua Sujatmiko menyatakan Johnny bersalah melanggar dakwaan lebih subsider, yakni Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Hakim Anggota Slamet Subagyo, pada Juli 2005 sampai Oktober 2007, Johnny bersama-sama dengan Konsultan Pajak Hendro Tirtajaya mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) PT MV ke KPP Palmerah. Di sana, mereka bertemu Herly. Johnny dan Hendro melakukan pembicaraan dengan Herly soal bagaimana cara mengurangi pajak PT Mutiara Virgo. PT Mutiara Virgo bergerak di bidang pengeboran minyak, dan menyewakan alat pengeboran dari COSL asal China.

Atas pengajuan restitusi PT MV itu, kepala KPP Palmerah membentuk tim kajian gabungan pemeriksa PPn dan Pajak Penghasilan (PPH). Mereka memeriksa pajak PT MV secara menyeluruh (all taxes). Penyelia tim adalah Anggun Aprianto, Ketua Tim Pemeriksa Sarah Lalo, dan Anggota Tim Pemeriksa Farid Agus Mubarok dan Herly Isdiharsono.

Menurut Hakim Anggota Afiantara, tim pemeriksa membuat penghitungan pajak PT MV tanpa disertai dokumen lengkap. Dia cuma mendapatkan laporan keuangan dari Herly, setelah mendapatkan dari Hendro Tirtajaya dan Zemi Tanumiharja, tanpa memasukkan nota kontrak antara penyewa alat pengeboran dan PT MV.

"Hendro dan Zemi bertindak seolah-olah sebagai konsultan pajak PT Mutiara Virgo. Padahal keduanya tidak memiliki kewenangan akan hal itu," kata Hakim Anggota Afiantara.

Menurut Hakim Anggota Slamet Subagyo, tim pemeriksa tidak pernah berhubungan langsung dengan direktur PT MV. Dia mengatakan, Hendro dan Zemi yang menjadi penghubung antara PT MV dan tim pemeriksa. Tim pemeriksa pun tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan kepada PT MV.

Hakim Anggota Sofialdi mengatakan, Johnny lalu meminta Hendro melobi tim pemeriksa pajak, salah satunya Herly. Setelah berunding, mereka setuju mengesampingkan penghitungan pajak tapi dengan imbalan uang.

Johnny, Herly, dan Hendro tahu pajak PT MV mencapai Rp 128 miliar. Tetapi mereka sepakat mengurangi pajak PT MV asal Johhny bersedia membayar uang Rp 20,828 miliar. Uang itu sudah termasuk pembayaran pajak dan imbalan buat Herly.

Johnny kemudian membayar uang Rp 20,8 miliar kepada Hendro, sebagai imbalan pengurusan pengembalian pajak PT MV. Hendro lalu mentransfer Rp 6,63 miliar kepada Herly secara bertahap dengan bilyet giro Bank Central Asia, atas nama PT Giri Graha Basuki. Transaksi terjadi lima kali yakni sejak 18 sampai 21 Desember 2005.

Dari uang Rp 6,63 miliar, Herly meminta Johnny mentransfer uang ke beberapa rekening. Antara lain ke rekening atas nama Dhana Widyatmika sebesar 3,4 miliar. Johnny mentransfer uang buat Dhana melalui dua rekening, yakni atas nama Liana Apriani sebesar Rp 2,9 miliar, serta rekening Femi Solichin sebesar Rp 500 juta. Herly juga meminta Johnny mengirim uang ke rekening atas nama Novi Ramdani Rp 2,7 miliar, dan Leo Ferdiansyah Rp 200 juta.

Selepas transfer, maka Herly menerbitkan laporan yang menjadi dasar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PT Mutiara Virgo 2003, yakni sebesar Rp 3.067 miliar.

Selepas pembacaan putusan, Johnny dan penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Sementara jaksa penuntut umum pun menyatakan hal sama.