Suap interpelasi, KPK periksa anggota DPRD Sumut di Markas Brimob

Merdeka.com - Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019. Pemeriksaan digelar di Markas Komando Satuan Brimob Polda Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Senin (14/9), diduga terkait dugaan kasus dugaan suap hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, yang kini menjadi tersangka sogok terhadap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Sumut.

Pantauan merdeka.com di lokasi, pemeriksaan berlangsung di bawah penjagaan ketat. Bahkan sebuah kendaraan taktis Barracuda tampak diparkir dekat pos penjagaan.

Sementara itu, para wartawan dilarang masuk ke dalam kompleks Markas Brimob. Awak media terpaksa hanya memantau peristiwa itu dari tepi jalan.

"Tunggu saja Bang, informasinya nanti ada konferensi pers dari Dansat (Brimob Polda Sumut)," kata seorang polisi sedang berjaga.

Hanya saja, nampak sejumlah kendaraan disebut-sebut milik anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 masuk ke Markas Brimob Polda Sumut. Beberapa memang terlihat menggunakan logo DPRD Sumut pada pelat nomor polisinya.

Di antara kendaraan terlihat masuk yaitu Toyota Fortuner abu-abu BK 1226 KK, Daihatsu Terios hitam BK 572 IS, dan sedan Ford biru langit dengan logo DPRD Sumut pada pelat nomor BK 1995 IA.

Beredar informasi, tim penyidik KPK sudah berada di Mako Brimob Polda Sumut sejak Minggu (13/9). Hanya saja, pemeriksaan baru dimulai pada hari ini. Belum ada keterangan resmi diberikan terkait pemeriksaan ini.

KPK memang sedang mengusut kasus dugaan suap terkait hak interpelasi di DPRD Sumatera Utara (Sumut). Mereka bahkan sudah memeriksa sejumlah wakil rakyat, termasuk Ketua DPRD Sumut juga menjabat Ketua Fraksi Golkar pada periode 2009-2014, Ajib Shah.

Pada Selasa (8/9), Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho juga diperiksa di KPK. Dia menyatakan diperiksa sebagai saksi terkait kasus interpelasi DPRD Sumut.

Pada periode masa kepemimpinan Gatot, sejumlah anggota DPRD Sumut dua kali mengajukan usulan hak interpelasi terkait dana bantuan sosial, dana hibah, bantuan daerah bawahan (BDB), dan dana BOS. Namun, kedua pengajuan itu kandas karena sebagian besar anggota Dewan tiba-tiba menarik dukungannya pada usulan itu. Diduga, ada kongkalikong antara Gatot dan para legislator itu. Konon, Gatot sengaja menggelontorkan sejumlah duit buat anggota dewan supaya mereka mengurungkan niat mengajukan interpelasi. (mdk/ary)