SP3 kasus Viktor Laiskodat, Dirtipidum Bareskrim akan dilaporkan ke DPR

Merdeka.com - Advokat Pancasila, Mangapul Silalahi yang menjadi kuasa hukum Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule, akan melaporkan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak. Dia diadukan karena telah menghentikan kasus Viktor Laiskodat tanpa memberikan SP3 kepada pihak pelapor.

"Pertama kami akan melaporkan Direktur (Rudolf) ini atas pernyataannya dan ketidakadaan BAP dan pelanggaran terhadap perkap karena tidak ada gelar perkara. Kami akan laporkan ke Komisi III, Kompolnas, termasuk ke Komnas HAM dan Ombudsman yang akan segera kami lakukan," kata Mangapul di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Niatnya Mangapul akan melaporkan Rudolf itu Kamis (23/11) besok. Karena Rudolf dianggap mengambil keputusan secara sepihak yang mana anggotanya seperti penyidik dan Kepala Unit (Kanit) yang mengurusi kasus laporan Viktor Laiskodat tidak mengetahui kalau kasusnya sudah diberhentikan.

"Mungkin besok kami sudah mendapatkan laporan, bahwa kemudian nanti terbitkan soal lain, tapi fakta hari ini tidak ada itu surat SP3nya dan tidak dikeluarkan dan penyidik tidak tahu itu," ujarnya.

Sebelumnya, Polisi menghentikan kasus polemik pidato politisi Nasional Demokrat (NasDem) Viktor Laiskodat yang menuding empat partai politik yakni Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat sebagai pendukung berdirinya khilafah. Bareskrim Polri tak melanjutkan proses hukum terhadap Viktor yang dilaporkan oleh Gerindra, PAN dan PKS.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak menuturkan, penghentian kasus karena hak imunitas melekat dalam diri Viktor ketika dia berpidato menyinggung soal berdirinya khilafah.

"Itu kita dapat informasi bahwa dia laksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas ada surat tugas. Sehingga berlaku hak imunitas diatur UU MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR," ujar Nahak saat ditemui usai peluncuran buku Kapolri di LIPI, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Sebelum memutuskan menghentikan kasus ini, pihaknya sudah melakukan kajian dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi. Polisi kembali menegaskan hak imunitas yang melekat dalam diri Viktor.

"Pidananya sudah enggak mungkin karena imunitas. Bukan enggak ada unsur pidana tapi ada hak imunitas yang melindungi dia. Pidana mungkin ada. Tapi dia anggota DPR," tegasnya.

Sebelumnya, Sebuah video pidato Ketua DPP Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat di Nusa Tenggara Timur beredar luas. Isinya, Viktor menuding empat partai yang mendukung berdirinya khilafah di Indonesia. Dalam video berdurasi 02.06 itu, Viktor awalnya menyebut adanya kelompok ekstremis yang tidak menginginkan dasar negara NKRI. Mereka ingin bentuk negara khilafah.

"Mau bikin satu negara, dong mau di negara NKRI, dong mau khilafah. Ada sebagian kelompok ini yang mau bikin negara khilafah," ujar Viktor dalam video tersebut.

Lalu dia melanjutkan, kelompok-kelompok ini mendapat dukungan politik dari partai. Setidaknya ada empat partai yang disebut Viktor mendukung terbentuknya khilafah.

"Celakanya partai pendukung ada di NTT. Yang dukung khilafah ini ada di NTT itu nomor satu Partai Gerindra, nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, nomor empat itu PAN. situasi nasional ini partai mendukung kaum intoleran," tegasnya.