Soal full day school, Jokowi diminta tak lupa madrasah dan pesantren

Rabu, 9 Agustus 2017 13:28 Reporter : Muhammad Sholeh
Soal full day school, Jokowi diminta tak lupa madrasah dan pesantren Presiden Jokowi. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Program full day school atau lima hari sekolah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy masih terus menuai polemik. Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa Cucun A Syamsulrijal menegaskan, pihaknya tegas menolak program full day school.

Sekretaris Fraksi PKB itu menyimpulkan jika Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ataupun full day school jelas mengambil hak anak dan merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang manut dengan ulama, mengaji di madrasah dan pesantren.

"Jadi tidak berdasar kalau menyebut Cak Imin menyesatkan opini publik. Reaksi publik tidak di galang sejak lama mereka menahan diri kalau NU turun lihat aja gimana, stabilitas pemerintah terganggu," kata Cucun dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (9/8).

Lebih lanjut, Cucun juga mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak lupa bahwa yang mengantarkan dia untuk bisa duduk di kursi RI 1 adalah guru ngaji madrasah dan kiai pondok pesantren. Cucun kembali menyinggung saat Jokowi dihantam serangan, salah satunya Majalah Obor.

Menurut Cucun yang punya jasa besar meluruskan tudingan negatif untuk Jokowi di tingkat umat adalah NU.

"NU melalui kader-kader aktivis politiknya di PKB meluruskannya. Kalau tanpa itu akan lewat. Kalau guru ngaji sudah kecewa mereka susah diobati bahkan akan menjadi pembicaraan lebih jauh tentang pandangan kebijakan Pak Presiden kalau tidak memanggil Mendikbud membatalkan Permendikbud 23/2017," jelasnya.

Cucun menambahkan, pihaknya akan melaporkan pengamat kebijakan dari Segitiga Institute, Muhammad Sukron ke Mabes Polri atas pencemaran nama baik. Kata dia, Sukron mengatakan jika aksi penolakan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) atau full day school digalang oleh pelajar Nadhlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Purwokerto, Jawa Tengah.

"Tudingan itu sangat tidak beralasan dan ini akan di bawa ke ranah hukum. DKN Garda Bangsa akan melaporkan Muhammad Sukron ke Mabes Polri atas pencemaran nama baik dan tudingan tidak beralasan," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merupakan cucu pendiri NU yang punya rasa tanggung jawab besar untuk menbentengi madrasah dan pondok pesantren seperti apa yang diperjuangkan oleh leluhurnya.

"NKRI ini merdeka adalah hasil keringat darah kiai dan pondok pesantren yang sekarang akan di usik eksistensinya melalui kebijakan Kemendikbud lewat FDS atau PKK itu," jelas Cucun.

Sebagai Ketua Umum DKN Garda Bangsa, Cucun mengaku siap berada di depan siapapun yang mengusik dan merongrong eksistensi madrasah dan pondok pesantren. Atas dasar itu pula, Cucun yang merupakan Sekretaris Fraksi PKB itu menantang Sukron untuk membuktikan tudingannya di DPR RI. Pihaknya akan juga mengundang pakar-pakar terkait kebijakan agar Sukron tidak lagi gagal faham dalam urusan penguatan karakter bangsa.

"Bayangkan saja pola komunikasi antara umat dan ulama yang merupakan ke-khasan bangsa Indonesia yang tidak ada di negara lain mau dipisahkan melalui Permendikbud ini," terangnya.

Cucun tak habis pikir tentang nasib anak-anak bangsa yang selama ini dididik sopan santun untuk menghargai hormat dan nurut pada ulama sebagai pembimbing kehidupannya akan dihancurkan dengan kebijakan FDS atau PKK.

"Jadi waktu anak-anak bangsa diambil jam pelajaran di sekolah. Padahal mereka biasa ngaji sore hari di madrasah atau di pesantren bersama ulama. Kalau menurut Sukron ustad atau ulamanya aja yang disuruh harus sinergi dengan sekolah, tambah kebelinger pengamat itu," kata Cucun. [msh]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini