Soal Dewan Pengawas KPK, ICW Minta Jokowi Tunggu Proses Putusan Gugatan di MK

Minggu, 15 Desember 2019 14:22 Reporter : Merdeka
Soal Dewan Pengawas KPK, ICW Minta Jokowi Tunggu Proses Putusan Gugatan di MK Jokowi. ©Liputan6.com/Lizsa Egeham

Merdeka.com - Peneliti ICW Tama Lankgun menegaskan ketidaksepahamannya dengan Dewan Pengawas KPK. Karenanya, terkait nama-nama yang segera dirilis Presiden Jokowi, dia meminta semua pihak bersabar mengikuti proses hingga putusan gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita sedang JR (judicial review), menolak UU KPK yang sekarang, tanggal 23 (Desember) kita sidang, kita tolak itu (Dewas KPK) karena standarnya lebih rendah daripada Komisioner KPK," katanya di Jakarta, Minggu (15/12).

Dia merinci, rendahnya standarisasi Dewas KPK berbanding terbalik dengan kuasa yang dimiliki mereka. Misalnya saja, syarat menjadi komisioner tidak boleh melakukan hal tercela. Namun sebagai Dewas, aturan yang melarang hanya bila mereka melanggar sebuah pidana yang diputus pengadilan.

"Contoh lain ya, komisioner KPK tak boleh bertemu pihak ketiga yang berperkara kalau ketemu dipidana, kalau Dewas tidak (dipidana). Padahal Dewas posisinya strategis dan powerful," kritik Tama.

Tama khawatir bila Dewas KPK benar dipekerjakan, maka komisioner akan kehilangan kerjanya dan hanya akan menjalankan fungsi administratif saja. Sebab, mulai dari penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan harus sepengetahuan dan izin Dewas KPK.

"Jadi karena itu dari awal UU KPK baru ini kita tolak karena kemungkinan masuknya eksekutif ke dalam proses pro yusticia besar," tutupnya.

Baca Selanjutnya: Menanti Siapa Dewan Pengawas KPK...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini