Hot Issue

Skenario Pinangki Bebaskan Djoko Tjandra

Kamis, 24 September 2020 09:33 Reporter : Eko Prasetya
Skenario Pinangki Bebaskan Djoko Tjandra Jaksa Pinangki Jalani Sidang Dakwaan. ©2020 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Dalam sidang perdana Jaksa Pinangki Sirna Malasari terungkap sejumlah fakta terkait upaya membebaskan Djoko Tjandra dari jeratan hukum. Jaksa Pinangki bahkan disebut mempunyai action plan untuk meloloskan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu.

Jaksa Pinangki Malasari didakwa menerima suap USD500 ribu dari terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra. Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pinangki mencatut nama Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) saat itu.

Nama Hatta Ali masuk dalam radar action plan Pinangki untuk memuluskan Djoko Tjandra masuk ke Indonesia tanpa adanya pidana. Pinangki memasukkan nama Hatta Ali untuk menindaklanjuti permohonan fatwa dari MA tentang status Djoko.

Action plan pertama yang akan dilakukan Pinangki adalah penandatanganan akta kuasa jual. Ini dilakukan sebagai jaminan apabila deposit yang dijanjikan Djoko tidak terealisasi. Penanggung jawab action ini adalah Djoko dan Andi Irfan.

Kemudian, surat dari pengacara Djoko kepada Burhanuddin sebagai pejabat Kejaksaan Agung. Surat ini dimaksudkan sebagai surat permohonan fatwa dari MA dari Kejaksaan Agung untuk diteruskan ke MA.

Setelahnya, Burhanuddin mengirimkan surat ke Hatta Ali untuk segera menindaklanjuti permohonan fatwa. Tahap rencana selanjutnya adalah pembayaran 25 persen sebagai komitmen fee dari yang dijanjikan Djoko sebesar USD 1 juta, yang telah dibayar uang mukanya sebesar USD 500 ribu.

Action selanjutnya adalah membayar USD 500 ribu kepada Andi Irfan untuk mengkondisikan pemberitaan oleh media. Kemudian, Hatta Ali menjawab surat yang dikirimkan Burhanuddin yang direncanakan pada 6-16 Maret.

Setelah fatwa keluar, Burhanuddin menerbitkan surat instruksi terkait surat yang isinya menindaklanjuti fatwa MA. Djoko Tjandra pun kemudian mencairkan deposit yang telah dijanjikan untuk Pinangki sebesar USD 10 juta.

Dari pencairan tersebut, Djoko melenggang masuk ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 tahun. Terakhir, pembayaran konsultan fee 25 persen untuk Pinangki yang dianggap sebagai pelunasan commitmen fee USD 1 juta.

Baca Selanjutnya: Minta Akta Kuasa Jual...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini