SKB 4 Menteri, Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan Dimulai Juli 2021
Merdeka.com - Pemerintah menargetkan pembelajaran tatap muka terbatas akan dilakukan pada Juli 2021. Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan hal tersebut akan terlaksana setelah para pendidik dan tenaga pendidik selesai diberikan vaksinasi pada Juli 2021.
"Dalam rangka mendukung akselerasi tatap muka secara terbatas, vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga pendidik di targetkan dapat selesai Juli 2021, ini sesuai komitmen pak Menkes, sehingga pada tahun ajaran baru di Juli 2021 ini diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas," katanya dalam konfrensi pers terkait pengumuman Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid dalam akun YouTube Kemendikbud, Selasa (30/3).
Dia menjelaskan, kebijakan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid akan berlangsung baik jika terdapat komitmen yang terjalin antara pusat dan daerah.
Sehingga dia meminta kepada daerah agar memberikan sosialisasi tersebut. Adapun SKB 4 Menteri tersebut diteken oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.
"Saya mengapresiasi rencana pembelajaran tatap muka terbatas yang telah dirancang oleh baik, bersama-sama dengan Kemendikbud, yang bertanggung jawab, mudah-mudahan SKB 4 menteri ini bisa berjalan seperti yang kita harapkan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan, penerapan pembelajaran tatap muka terbatas akan dilakukan setelah pemberian vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik selesai. Rencananya hal tersebut akan dilakukan mulai dari PAUD, SD setelah itu bertahap hingga Pendidikan Tinggi.
"Kami ingin menargetkan agar kami bisa di bulan Juli akan bisa melakukan tatap muka secara terbatas," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024
Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kemenkes Temukan Kasus Covid-19 Varian JN.1 di Jakarta dan Batam
Covid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPesan Ganjar ke Relawan: 14 Februari Arahkan Masyarakat Dukung Kita
Ganjar ingin masyarakat menelisik lebih dalam program ditawarkan masing-masing paslon dengan menonton debat capres-cawapres digelar KPU.
Baca SelengkapnyaPemerintah, Muhammadiyah dan NU Lebaran Tanggal Berapa? Kemungkinan Serentak
Kementerian Agama (Kemenag) akan menjadwalkan sidang isbat penentuan 1 Syawal atau hari Lebaran Idulfitri pada Selasa (9/4).
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya