Sistem Pemilu terbuka terbatas manipulasi bohongi rakyat

Merdeka.com - Sistem Pemilu terbuka terbatas diusulkan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke Panitia Khusus (Pansus) dinilai hanya manipulasi untuk membohongi rakyat.

Awalnya sistem sempat diusulkan Sistem proporsional tertutup namun menimbulkan polemik. Sehingga diganti diusulkan sistem terbuka terbatas yang dianggap manipulasi dari sistem proporsional tertutup.

"Ada kamuflase, membohongi, mengelabui, ini kemunduran besar," kata mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay di Rumah Kebangsaan, di Jakarta, Minggu (11/6).

Menurut Hadar, pemerintah dan DPR seharusnya tak perlu mengubah sistem pada Pemilu 2019. Menurutnya, sistem Pemilu sebelumnya yaitu Sistem proporsional terbuka sangat tepat untuk dipertahankan. Sebab, pada sistem ini, kedaulatan rakyat dapat terjaga dengan dibebaskan memilih calon legislatif.

"Sebetulnya tidak perlu dirubah. Ini mengotak-atik persoalan yang tidak perlu," ujarnya.

Hadar menjelaskan sistem terbuka terbatas dianggap pemerintah dan DPR melalui Pansus tetap mengedepankan kedaulatan rakyat. Sistem ini dianggap perpaduan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup, yaitu rakyat tetap diperkenankan memilih calon anggota legislatif dalam bilik suara, namun partai yang menentukan siapa yang berhak lolos sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sebab itu, Haedar menegaskan seharusnya sistem Pemilihan Legislatif tahun 2019 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka dengan membebaskan rakyat menentukan pilihan.

Sistem pemilu proporsional terbuka terbatas ini sebagaimana tercantum di pasal 138, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 138

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.

(2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas.

(3) Sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik.

(4) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.