Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sidang Replik, Kuasa Hukum Djoko Tjandra Harap JPU Tanggapi Semua Pledoi

Sidang Replik, Kuasa Hukum Djoko Tjandra Harap JPU Tanggapi Semua Pledoi djoko tjandra di pengadilan. ©2021 Merdeka.com/antara

Merdeka.com - Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra akan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan replik atau tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota pembelaan (pleidoi) terdakwa.

Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Rabu (21/3) besok terkait perkara dugaan korupsi penghapusan red notice dan kasus kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

"Sidang dengan agenda replik di Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi)," kata Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo saat dikonfirmasi Minggu (21/3).

Soesilo berharap jaksa dapat menanggapi semua pledoi yang disampaikan Djoko Tjandra. "Harapannya JPU dapat menanggapi semua nota pembelaan penasihat hukum," kata Soesilo.

Dalam pledoinya, Djoko Tjandra sempat menyebut nama mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam sidang perkara suap yang menjeratnya. Djoko Tjandra menyebut Najib Razak yang merekomendasikan nama Tommy Sumardi untuk membantunya masuk ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Djoko Tjandra dalam persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (15/3).

"Untuk bisa masuk ke Indonesia guna kepentingan pendaftaran permohonan PK, saya minta tolong kepada Tommy Sumardi yang saya kenal dan berdasarkan rekomendasi dari besan saudara Tommy Sumardi, sahabat saya, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, untuk mengecek status DPO saya," ujarnya.

Setelah menerima rekomendasi tersebut, Djoko Tjandra kemudian berkomunikasi dengan Tommy Sumardi. Namun rupanya Tommy Sumardi meminta bayaran kepada Djoko Tjandra.

"Saudara Tommy Sumardi menyanggupi, tetapi ada biayanya. Awalnya Tommy Sumardi meminta fee sebesar Rp 15 miliar. Saya tawar menjadi Rp10 miliar dan Tommy Sumardi menyetujuinya," kata dia.

Namun Djoko Tjandra mengklaim tak tahu peruntukkan uang yang diminta Tommy Sumardi. Belakangan dia mengetahui setelah kasus ini ramai menjadi pemberitaan di media.

"Saya tidak tahu untuk apa saja Tommy Sumardi menggunakan fee yang saya bayarkan tersebut. Itu jadi urusan dan tanggung jawab Tommy Sumardi. Kewajiban saya hanya membayar biaya sebesar Rp10 miliar yang kami sepakati," kata Djoko Tjandra.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Replik Firli, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Pernah Diancam

Tanggapi Replik Firli, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Pernah Diancam

Dugaan adanya ancaman ini diungkap Firli Bahuri dalam replik sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Reaksi Ganjar Usai Maruarar Sirait Mengundurkan Diri dari PDIP

Reaksi Ganjar Usai Maruarar Sirait Mengundurkan Diri dari PDIP

Maruarar memutuskan keluar dari PDIP untuk mengikuti arah politik Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir

Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir

Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya