Merdeka.com - Sidang gugatan lanjutan eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, kembali digelar, Kamis (22/2). Sidang menghadirkan ahli dari pihak HTI selaku penggugat dan saksi dari Kementerian Hukum dan HAM selaku tergugat.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana, S.H., M.H.HA, Hakim Anggota Nelvy Christin, S.H., M.H.HA dan Roni Erry Saputro, S.H., M.H, serta Panitera Pengganti Kiswono, SH., MH.

Sidang dimulai pukul 10.00 WIB dan terbuka untuk umum. Ruangan sidang dipenuhi pengunjung baik dari massa pro eks HTI maupun massa yang pro terhadap pemerintah. Kuasa hukum Menteri Hukum dan HAM, I Wayan Sudirta membawa bukti serta saksi untuk memperkuat fakta bahwa pembubaran HTI sudah tepat.

Dia menekankan pembubaran dilakukan karena HTI jelas merupakan organisasi yang bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila dan NKRI. Dilansir Antara, Sudirta menegaskan makna khilafah yang dipercaya HTI tidak dapat disandingkan dengan NKRI. Sebab dalam makna khilafah yang diyakini HTI, tidak ada pemimpin seorang wanita, sehingga menjadikan tatanan kehidupan menjadi diskriminatif.

"Khilafah yang disampaikan ahli tidak sama dengan khilafah dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Islam yang menjadi referensi HTI," kata I Wayan usai persidangan.

Dia menekankan bahwa HTI menyandingkan makna khilafah sesuai dengan konsep yang ada dalam buku-buku karangan Taqiyuddin an Nabhani, yang menjadi referensi bagi HTI.

"Menurut HTI khilafah adalah kewajiban, sedangkan makna khilafah menurut ahli adalah sesuatu yang dapat didiskusikan dan menerima pluralisme," jelas I Wayan.

Dalam persidangan, saksi ahli yang dihadirkan oleh eks HTI yakni Prof KH Didin Hafidhuddin M.A menilai, HTI berdakwah secara umum.

"Sejauh yang saya ketahui, dalam melakukan aktivitasnya, HTI menyampaikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya. Aktivitas-aktivitasnya tidak keluar dari makna dakwah secara umum," jelas Prof KH Didin Hafidhuddin saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan pihak eks HTI di PTUN, Jakarta, Kamis.

Didin yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menuturkan, secara umum dakwah adalah kegiatan mulia dan sangat penting bagi tegaknya ajaran Islam.

Dia melihat kegiatan dakwah HTI bersifat umum baik melalui tulisan di website dan buletin, dakwah lisan melalui ceramah. Termasuk dakwah perbuatan dengan membantu langsung korban bencana. Seperti saat tsunami Aceh 2004 dan gempa di Yogyakarta 2006.

Soal khilafah, dia menyatakan itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Namun khilafah yang dimaksud adalah kegiatan dakwah. Didin menyimpulkan bahwa aktivitas HTI adalah aktivitas dakwah Islam. Dengan demikian HTI adalah organisasi dakwah Islam.

Terpisah juru bicara eks HTI Ismail Yusanto menilai bahwa dalam pemaparannya di persidangan, saksi KH Didin menunjukkan bahwa pembubaran HTI adalah hal yang keliru. Sebab, HTI adalah kelompok atau organisasi dakwah.

"Beliau menyatakan HTI kelompok dakwah, menyebarkan agama Islam, da menyerukan khilafah adalah bagian dari kegiatan dakwah," kata Ismail seusai persidangan.

HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI. Dalam persidangan ini HTI menggugat keputusan Kemenkumham tersebut.