Merdeka.com - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar kembali menggelar sidang kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur, dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan dan ahli dari terdakwa Agung Sucipto, Kamis (1/7). Meski demikian, terdakwa Agung Sucipto tidak mengajukan saksi ahli dan meringankan.

Penasihat Hukum Agung Sucipto, Wahyudi Kasrul mengaku pihaknya tidak mengajukan saksi ahli maupun meringankan dalam agenda sidang kali ini. Ia mengaku ingin segera masuk ke agenda sidang pemeriksaan terhadap kliennya.

"Kita sudah sampaikan mulai dari proses penyidikan sampai persidangan berjalan itu akan kooperarif. Saksi ahli yang kita mau hadirkan pada dasarnya semua sudah terungkap dipersidangan sebelumnya," ujar Wahyudi saat ditemui di PN Tipikor Makassar.

Ia mengaku semua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengungkapkan fakta-fakta persidangan yang juga bisa meringankan kliennya. Dia mengaku saksi sebelumnya yang dihadirkan oleh JPU KPK sudah menjelaskan semua fakta mulai dari proses lelang hingga tender proyek jalan Palampang-Munte-Bontolempangan I.

"Bahwa proses lelang, kita menang tender, terus proses hasil pengerjaan bahkan pak Gub (Nurdin Abdullah) sendiri akui hasil kerja kita bagus hasilnya. Kita enggak butuh biaya perawatan apa yang dikerjakan oleh Pak Anggu (Agung Sucipto). Itu sebenarnya poin saksi meringankan kita," kata dia.

Karena alasan tersebut, kata dia, sehingga pihaknya tidak perlu mengajukan saksi ahli dan meringankan dalam persidangan kali ini.

"Jadi kita mau langsung masuk ke pemeriksaan terdakwa. Kita sudah komitmen kita akan kooperatif mulai dari penyidikan sampai persidangan," tuturnya.

Selain itu, keputusan tidak menghadirkan saksi ahli dan meringankan juga terkait dengan pengajuan Justice Collaborator (JC). Ia menegaskan JC diajukan bertujuan untuk mengungkap kebenaran materil dalam proses penyidikan sampai proses persidangan.

"Jadi kita lakukan langkah kooperatif, salah satunya dengan kita tidak membuang-buang waktu menghadirkan saksi meringankan, itu bentuk kooperatifnya kita," kata dia.

Sementara JPU KPK, M Asri Irwan mengaku agenda sidang kali ini adalah penasihat hukum terdakwa untuk menghadirkan saksi ahli dan meringankan. "Kalau misalnya pemeriksaan saksi meringankan sudah selesai maka kami minta langsung pemeriksaan terdakwa," kata dia.