Merdeka.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Abdullah Dahlan menjelaskan hingga saat ini, pihaknya masih terus mengumpulkan dugaan pelanggaran selama proses Pemilu 2019. Dia mengatakan Bawaslu Jawa Barat sudah menemukan ratusan pelanggaran selama proses Pemilu 2019.

"Sebanyak 570 sekian adalah temuan dari jajaran kami di lapangan. Sedangkan 167 laporan berasal dari masyarakat," katanya Abdullah usai mengawasi Pemilihan Suara Ulang di TPS 65, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Cimanggis Depok, Jawa Barat, Sabtu (27/4).

Abdullah menjelaskan banyaknya temuan yang dilaporkan masyarakat yaitu kategori pelanggaran administratif sebanyak 372 kasus. Selain itu, ketika masa tenang, Abdul mengakui ada sekitar 13 kasus pidana politik uang yang diterima Bawaslu. Dan sudah ada empat kasus terkait politik uang dalam tahap putusan.

"Nah untuk pelanggaran pidana kami juga sudah lakukan penindakan, ada empat kasus terkait politik uang yang sudah memasuki tahap putusan," kata Abdul.

Dia menjelaskan kasus politik uang tersebut tersebar di beberapa wilayah. Mulai dari Indramayu, Pangandaran, Ciamis, Bandung hingga Subang. Dia pun berharap masyarakat terus berperan aktif dalam proses pemilu kali ini.

"Kasus ini tersebar ke 10 wilayah Jabar seperti kabupaten/kota di Indramayu, Pangandaran, Ciamis, Kota Bandung, Subang. Kalau Depok belum masuk laporan seperti ini," ungkap Abdullah.

Temuan yang juga terjadi pada hari pelaksanaan adalah adanya masalah logistik yang belum terpenuhi di TPS. Pihaknya menemukan adanya keterlambatan pembukaan TPS, kekurangan surat suara dan surat suara yang tertukar. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pihaknya melakukan PSU.

"Total ada 13 TPS yang melakukan pencoblosan ulang, Cianjur Lima TPS, Bekasi enam TPS dan Subang dua TPS," kata Abdullah.