Sejahterakan masyarakat, Gus Ipul kembalikan pendidikan gratis SMA/SMK

Merdeka.com - Pasangan calon (Paslon) Gubernur Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno sangat serius membenahi Jawa Timur. Gus Ipul berjanji akan mengembalikan pendidikan gratis untuk SMA/SMK yang ada di Jatim.

"Kami akan mengembalikan lagi pendidikan gratis di Jawa Timur. Masyarakat akan menikmati program ini," kata Saifullah Yusuf, calon Gubernur Jatim ini dalam jumpa pers di rumah Gus Ipul-Puti Gayungsari Barat, Surabaya, Minggu (11/2).

Gus Ipul mengatakan, program ini merupakan salah satu program dari sembilan program yang dibuat, dengan 33 janji kerja yang akan diungkapkan. Dalam membuat program ini, Gus Ipul tidak hanya asal membuat rencana. Semua telah dirancang secara detail dengan perhitungan yang sangat matang.

Pendidikan gratis ini disebut Dik Dilan (Pendidikan Digratiskan Berkelanjutan). Gus Ipul menilai, program ini sangat penting dan menjadi prioritas, dari berbagai aspirasi yang diperoleh selama keliling Jawa Timur, banyak masyarakat yang menginginkan pendidikan gratis yang sempat diterapkan beberapa kabupaten/kota kembali diberlakukan.

Jujur, ungkap Gus Ipul, setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 keluar dengan isi tentang pengembalian kewenangan terhadap SMA/SMK negeri kepada pemerintah provinsi (Pemprov). Pendidikan gratis dicabut, padahal kabupaten/kota sudah menerapkan pendidikan gratis. Kenyataan ini menjadi problem, karena sebetulnya banyak kabupaten/kota yang sudah mampu menggratiskan pendidikan SMA/SMK.

"Kami menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk pendidikan gratis di Jatim untuk SMA/SMK," ujarnya.

Dalam program ini, Gus Ipul menegaskan memiliki perbedaan dengan pendidikan gratis yang dulu pernah diterapkan kabupaten/kota. Kali ini, pendidikan gratis akan diterapkan kepada SMA/SMK baik negeri maupun swasta. Namun bagi swasta bersifat subsidi untuk mengetahui jumlah keuangan sekolah masing-masing.

Meski demikian, penerapan pendidikan gratis ini akan diterapkan jika dilakukan kajian-kajian mendalam. Menurut dia, penerapan pendidikan gratis ini perlu dilakukan pengkajian, apakah nanti menabrak aturan atau tidak. Semua akan diuraikan supaya penyaluran dana pendidikan ini tidak bermasalah. "Nomenklaturnya juga akan kita pelajari, yang terpenting kita tidak menabrak aturan yang ada," kata Gus Ipul.

Sementara pembiayaan yang akan dilakukan pihaknya berupa biaya operasional dan SPP, pembiayaan ini akan dihitung per siswa. "Untuk siswa dari keluarga miskin, kita akan memberikan beasiswa yang digunakan untuk biaya transportasi, pembelian peralatan sekolah dan pengadaan buku dan alat penunjang kecakapan khusus. Besaran dananya akan disesuaikan untuk masing-masing daerah," tegasnya.

Program inilah nantinya yang akan mensejahterakan masyarakat. Sebab diakui atau tidak, biaya untuk pendidikan sangat besar, jika pemerintah tidak membantu maka masyarakat semakin sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. (mdk/mtf)