Seberapa Setuju Masyarakat Terhadap Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer?

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei mengenai 100 hari kinerja dan program Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah jawa. Salah satu jajak pendapat dilakukan Indikator Politik Indonesia mengenai program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer.

Kebijakan Dedi Mulyadi terhadap pelajar nakal itu diketahui menuai kritik. Salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menilai program itu berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak. Lantas, bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan Dedi Mulyadi itu berdasarkan survei Lembaga Indikator Politik Indonesia?

Dari hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia, mayoritas masyarakat setuju dengan kebijakan Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 61,4 persen masyarakat setuju.

Kemudian 31,5 persen masyarakat sangat setuju. 4,9 persen masyarakat kurang setuju. 0,8 persen masyarakat tidak setuju. Dan 1,4 persen masyarakat menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. 10,5 persen masyarakat menyatakan tidak tahu program tersebut.

"Mayoritas, 89.5%, tahu atau pernah dengar kebijakan tersebut dan mayoritas setuju dengan kebijakan tersebut," demikian hasil Survei Indikator dikutip merdeka.com, Rabu (28/5).

Sama dengan kebijakan Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer, mayoritas masyarakat setuju dengan larangan siswa membawa handphone ke sekolah. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 63,0 persen masyarakat setuju.

Kemudian 21,6 persen masyarakat sangat setuju. 11,3 persen masyarakat kurang setuju. 3,5 persen masyarakat tidak setuju. Dan 0,7 persen masyarakat menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. 14,6 persen masyarakat menyatakan tidak tahu program tersebut.

"Mayoritas, 85.4%, tahu atau pernah dengar kebijakan tersebut dan mayoritas setuju dengan kebijakan tersebut."

Kebijakan Dedi Mulyadi melarang siswa membawa motor ke sekolah juga menuai positif dari masyarakat. Mayoritas masyarakat setuju dengan larangan siswa membawa motor ke sekolah.

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 64,2 persen masyarakat setuju. Kemudian 28,6 persen masyarakat sangat setuju. 6,1 persen masyarakat kurang setuju. 0,5 persen masyarakat tidak setuju. Dan 0,7 persen masyarakat menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. 10,0 persen masyarakat menyatakan tidak tahu program tersebut.

"Mayoritas, 90.0%, tahu atau pernah dengar kebijakan tersebut dan mayoritas setuju dengan kebijakan tersebut."