Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dirikan Posko Induk Permudah Koordinasi di Aceh

Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara resmi akan membuka Posko Induk di Banda Aceh.

Pemilihan Aceh sebagai lokasi utama posko ini karena daerah tersebut merupakan wilayah yang paling parah terdampak bencana, di samping Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Pembentukan Satgas Nasional ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah untuk mempercepat pemulihan wilayah yang terkena dampak.

Dalam hal ini, Presiden telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, yang akan didampingi oleh Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Seiring dengan pembukaan posko, Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional secara hybrid yang melibatkan Menko PMK, Menteri PU, Seskab, Wakil Ketua Satgas, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, dan para Sekjen kementerian/lembaga terkait pada Kamis (8/1/2026).

Rapat ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan standby force dan pendampingan intensif di wilayah Sumatera sejak awal masa tanggap darurat.

"Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran," kata Safrizal, yang telah ditugaskan oleh Mendagri Tito di Aceh dan Sumut sejak 27 November 2025 hingga kini.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Mendagri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi.

Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Mengenai target kerja, pemerintah menegaskan bahwa Satgas akan bekerja secepat mungkin sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

Prioritas utama akan difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat yang terdampak dan saat ini masih berada di pengungsian, disertai penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.

"Selain yang sifatnya fisik, posko induk diharapkan menjadi kanal utama untuk komunikasi publik, terutama kemajuan-kemajuan atas kerja yang telah dilakukan Pemerintah dengan melibatkan secara masif rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, termasuk optimalisasi ruang sosial media," pungkas Safrizal.