Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak mengetahui dibukanya dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) yang berisi keterlibatan TNI dalam pembantaian massal anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia pada 1965. Ryamizard bakal menanyakan soal dokumen tersebut kepada Menteri Pertahanan AS saat bertemu di Filipina.

"Nanti saya temuin Menhannya. Saya akan ketemu dengan Menhan Amerika tanggal 25," kata Ryamizard di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).

Ryamizard meyakini dokumen rahasia yang dibuka Badan Administrasi Rekaman dan Arsip Nasional AS (NARA) tidak akan berpengaruh terhadap situasi nasional.

"Enggak saya bilang. Tergantung kita mau keruh atau tidak, kalau kita enggak mau, enggak mau lah, enggak usah. Kadang-kadang kita sendiri buat-buat," tegasnya.

Dalam dokumen yang sudah diungkap ini secara spesifik menyebut pembantaian massal oleh tentara atas perintah Suharto, sosok yang kemudian menjadi presiden selama 32 tahun. Terkait hal ini, Ryamizard mengklaim tidak mengetahui bagaimana pembahasan soal rencana pembantaian PKI yang diduga dirancang Suharto bisa bocor oleh CIA. Dia berdalih masih kecil saat peristiwa pembantaian PKI tahun 1965 terjadi. "Enggak tahu. Saya masih kecil dulu," klaimnya.

Dikonfirmasi terpisah, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga mengaku tidak mengetahui perihal dokumen tersebut. Dia enggan berkomentar lebih jauh terkait dugaan keterlibatan TNI dalam pembantaian massal anggota dan keluarga PKI. "Saya belum baca, masak saya harus berkomentar, saya baca dulu," ujarnya.

Dokumen soal peristiwa sejarah Indonesia itu bisa dibuka ke publik setelah penggiat hak asasi manusia di AS dan Indonesia, serta senator AS mendesak lembaga arsip AS segera melakukan deklasifikasi dokumen. Gatot menyebut tiap negara memiliki aturan masing-masing.

"Di negara lain itu ada aturan setelah disimpan sekian tahun itu biasa saja. Aturan negara beda-beda. Tapi saya belum tahu, tanya sama BIN," tukasnya.

Untuk diketahui, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kemarin merilis dokumen rahasia yang mengungkap pemerintah AS mengetahui dan mendukung tindakan tentara Indonesia dalam pembantaian massal anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia pada 1965.

Dokumen itu memuat laporan berisi 30 ribu halaman dari 39 dokumen yang merekam aktivitas kedutaan AS di Jakarta pada periode 1964-1968.

Dokumen yang sebelumnya rahasia ini akhirnya boleh diungkap ke publik setelah Pusat Pengungkapan Dokumen Nasional AS merespons banyaknya kalangan yang menuntut pemerintah AS membuka rahasia tentang apa yang terjadi pada masa itu.

Dilansir laman the Independent, Rabu (18/10), sejumlah pegiat hak asasi asal Amerika dan Indonesia, termasuk para pembuat film, dan sekelompok senator AS mendesak pemerintah AS membuka dokumen ini ke publik.

Badan Keamanan Arsip Nasional AS dan Pusat Pengungkapan Dokumen Nasional (NDC) bekerja sama memindai dan menyimpan dokumen-dokumen itu dalam bentuk digital.

Dari 30 ribu halaman yang sudah diproses NDC, masih ada ratusan dokumen yang statusnya rahasia untuk diteliti lebih lanjut sebelum dirilis lagi ke publik pada awal tahun depan.

Dalam dokumen yang sudah diungkap ini secara spesifik menyebut pembantaian massal oleh tentara dan kelompok muslim Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah adalah atas perintah Suharto, sosok yang kemudian menjadi presiden selama 32 tahun.

Dalam dokumen itu juga dikatakan diplomat AS di Jakarta menyimpan data nama-nama pemimpin PKI yang dieksekusi dan pejabat AS juga secara aktif mendukung tentara Indonesia menghabisi gerakan komunis.

Pada dokumen kawat tertanggal 21 Desember 1965, diplomat AS Mary Vance Trent menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri AS soal peristiwa yang terjadi di Indonesia.

"Terjadi perubahan drastis yang fantastis dalam sepuluh pekan terakhir," kata laporan itu. Dalam kabar kawat itu disebutkan juga kalimat yang mengatakan ada sekitar 100 ribu orang yang sudah dibunuh.

Di Bali saja, kata kawat itu lagi, sekitar 10 ribu orang dibantai pada pertengahan Desember, termasuk orang tua, kerabat dari gubernur Bali yang pro-komunis, dan pembantaian ini terus berlangsung. Dua bulan kemudian, diperkirakan pembantaian di Bali sudah mencapai angka 80 ribu.

Kawat dari Kementerian Luar Negeri pada April 1966 mengungkapkan betapa besarnya skala pembunuhan yang terjadi.

"Kami terus terang tidak tahu, angka yang sebenarnya adalah mendekati 100 ribu atau 1 juta jiwa. Bahkan pemerintah Indonesia juga tidak tahu pasti berapa angka yang sebenarnya," kata kawat itu.

"Pembantaian 1965-1966 adalah salah satu kejahatan kemanusiaan terburuk di dunia dan masa-masa terkelam negara kita," ujar Veronica Koman, pengacara hak asasi asal Indonesia.

"Para penyintas 1965-66 kini sudah pada tua dan saya khawatir mereka tidak mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya sebelum mereka meninggal. Semoga setelah dokumen kawat ini diungkap, kebenaran bisa muncul dan para pelakunya bisa dimintai pertanggungjawaban."