Ristek Digabung ke Kemendikbud Dinilai Bebani Nadiem, Komisi X Usul Pos Wamen

Merdeka.com - Ketua Komisi X Syaiful Huda menilai, meleburnya Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membebani kerja kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim.

"Pasti ini pasti menambah beban bagi Kemendikbud. Karena kan sebelumnya kan sudah pisah dikti ristek, terakhir nambah dikti, sekrang nambah ristek. Yang pasti beban, pasti ada tambahan beban," ujar Huda ketika dihubungi, Jumat (9/4).

Penggabungan kementerian selalu memiliki masalah restrukturisasi. Huda mengatakan, ada tantangan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), anggaran hingga personel.

Politikus PKB itu mengingatkan pemerintah cepat melakukan konsolidasi karena proses penyelesaian restrukturisasi bisa sampai dua tahun

"Jangan sampai terlunta-lunta, karena fakta yang ada kan sampai dua tahun. Kalau sampai lebih dari satu tahun, risikonya saya kita semua hal strategis menyangkut soal riset ini bisa enggak jalan," jelasnya.

Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, dibutuhkan riset yang mempercepat kinerja pemerintah. Seperti saat ini Kemenristek sedang mengerjakan vaksin merah putih.

"Padahal dalam masa pandemi Covid ini kita butuh riset-riset yang sifatnya bisa mempercepat kinerja pemerintah untuk mencari alternatif-alternatif baru, temuan baru baik aspek kesehatan atau rekayasa sosial lain supaya bisa mempercepat kita bisa pulih dari pandemi Covid ini," kata Huda.

Di sisi lain, Huda melihat sisi positif penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud. Perguruan tinggi bisa mendapatkan anggaran untuk riset yang saat ini terpenggal karena dipisahkan antara Dikti dan Ristek.

Huda juga mengusulkan supaya ditambah pos wakil menteri untuk mengurus Ristek. Soal siapa sosok yang pantas, ia enggan menduga-duga.

"Perlu ditambah pos, wakil menteri untuk khusus ngurus Ristek-BRIN," ucapnya.