Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Benahi Sistem Input Data Covid-19

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat segera membenahi sistem input data kasus harian Covid-19. Ia meminta prosesnya disederhanakan agar sinkronisasi data dari daerah dan pusat bisa berjalan baik.

Pernyataan itu berkaitan dengan laporan Satgas Covid-19 Nasional pada Kamis (3/12) yang menyatakan terjadi penambahan sebanyak 1.648 kasus baru di Jabar. Ini menjadi kenaikan tertinggi setelah sebelumnya terjadi pada Juli dengan 965 kasus dalam satu hari.

Penambahan ini membuat total kasus terkonfirmasi Covid-19 di Jabar mencapai 53.395 kasus. 44.509 orang telah dinyatakan sembuh, dan 7.964 di antaranya masih menjalani isolasi atau perawatan.

"Memang masih ada isu-isu ya, seperti kemarin Jawa Barat kasus (naik dalam sehari) 1.600 (kasus). (Padahal) itu (yang) 1.000 kasusnya adalah kasus lama yang baru diumumkan kemarin. Jadi bukan ledakan di 1 hari. Hal-hal itu masih mengemuka dan terus minta kita sempurnakan pada pemerintah pusat," kata dia di Gedung Pakuan, Jumat (4/12).

Menurut dia, ada banyak kendala yang membuat proses pengisian data tidak berjalan sederhana. Permasalahan ini tidak hanya dialami Jawa Barat. Daerah lain, seperti Jawa Tengah pun mengalami hal serupa.

"Jadi menginput data kasus positif itu harus dua kali. Itu problem. Waktu daftar diswab satu prosedur. Harusnya kan tinggal otomatis (didata) positif (atau) negatif kan. Tetapi sistem all new record itu mewajibkan kita ngetik lagi," ucap dia.

"Yang kedua, ini tidak selalu juga otomatis. Saya saksikan sendiri di Depok di-upload-nya 100 (kasus Covid-10 baru) misalkan. Dia (datanya) mental lagi. Ada juga yang dilaporkan lancar 100 (kasus Covid-19 baru), besoknya tidak diumumkan 100 (di laman informasi pemerintah pusat)," Ridwan Kamil melanjutkan.

Maka dari itu, ia memilih untuk meresponsnya dengan tetap mengacu pada data yang dimiliki dalam menetapkan kebijakan yang akan diambil. Meskipun, ia menyadari bahwa data yang diumumkan oleh pemerintah pusat tetap menjadi komunikasi publiknya.

"Poinnya kami mengetahui permasalahan itu. Hanya kan harus dua arah makanya kami tadi statement saya, satu hal kalau diminta apa yang menjadi aspirasi daerah, pengumuman data, input data, itu mudah-mudahan pemerintah pusat bisa menyempurnakan sistem server di all new records," pungkasnya.