Ridwan Kamil: Bukan Ibu Kota Jabar Dipindah, Tapi Pusat Pemerintahan

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengklarifikasi pernyataannya soal rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi. Menurutnya, yang dibahas bersama DPRD adalah rencana pemindahan pusat pemerintahan.

Dia menjelaskan, kebijakan itu adalah satu dari sekian banyak rencana yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jabar tahun 2019-2029.

"RTRW itu memuat semua urusan terkait dengan ruang di masa depan. Ada jalur transportasi, ada rencana pengembangan baru, termasuk meminta distudi kira-kira, opsi-opsi pusat pemerintahan," kata dia di Horison Hotel, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (30/8).

"Saya dari kemarin (bilang rencana) studi pusat pemerintahan, bukan (pemindahan) ibu kota," tegasnya.

Dia menjelaskan, dari studi yang ada, ibu kota Provinsi Jawa Barat tetap di Kota Bandung. Sedangkan untuk lokasi kantor dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa jadi tidak di Kota Bandung.

Alasan pemusatan kantor pemerintah itu agar pelayanan publik lebih efektif. Saat ini, sejumlah kantor dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada di berbagai tempat.

"(Pemusatan kantor pemerintah) agar tidak menclok menclok, tidak efektif seperti sekarang. Kan ada dinas (Pemprov Jabar) yang (lokasinya) di Cimahi, ada yang di pinggir kota, kan tidak efisien," ujar Ridwan Kamil.

Dia meminta rencana ini tidak terlalu dibesarkan dan menjadi polemik. Apalagi realisasinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Terlebih daerah yang diproyeksikan juga tidak terbatas di tiga wilayah.

"Bahasanya jadi rame. Menurut saya (realisasi) masih lama. Pertanyaan wartawan kemarin kan tentang apa isi RTRW yang disetujui oleh dewan. Jangan dibiaskan seolah-olah hanya itu (pemindahan Ibu Kota)," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, ada tiga daerah yang telah direncanakan oleh Ridwan Kamil sebagai calon lokasi pusat pemerintahan. Adapun tiga daerah itu Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat) dan Kertajati (Kabupaten Majalengka).

Kendati demikian, dia sampaikan, bisa saja pusat pemerintahan anyar berdiri di luar daerah yang disebutkan itu. "Bisa di luar itu juga. Wacananya kan sudah lama. Cuma disepakati untuk studi berdasarkan RTRW," katanya.