Rencana rekonsiliasi korban dan eks napi teroris bukti Indonesia damai

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana mengumpulkan para mantan narapidana kasus terorisme (napiter) untuk melakukan rekonsiliasi dengan para korban yang terkena dampak dari aksi terorisme. Tercatat sejumlah aksi teror terjadi di Tanah Air.

"Dalam waktu dekat kita akan menggelar rekonsiliasi antara korban teror yang pernah terjadi di Indonesia untuk dipertemukan dengan para mantan pelaku teror yang sudah menyadari kesalahannya di masa lalu," ujar Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius dalam keterangannya, Selasa (6/2).

Lebih lanjut, mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini menjelaskan, bahwa Indonesia sudah leading dalam masalah pola soft approach (pendekatan lunak) dalam masalah penanggulangan terorisme. Dan sekarang BNPT juga mengurusi masalah korban-korban dari aksi terorisme sejak pasca-kejadian hingga pemulihan psikologis korban.

"Korban aksi terorisme ini ada asosiasinya. Untuk mantan pelaku teror yang sadar dan kembali ke NKRI jumlahnya ada sekitar 120 orang. Para mantan ini sudah berkumpul bersama-sama kami dan menyadari kesalahannya. Lalu kita ambil sebagai narasumber dalam rangka berhadapan dengan kelompok-kelompok yang potensial radikal," ujar alumni Akpol tahun 1985 ini

Menurut Suhardi, dengan sadarnya para mantan pelaku teror BNPT menginisisasi untuk mempertemukan antara pelaku teror dengan para korban bom Bali, bom Kedubes Australia, bom JW Marriot dan korban dari aksi teror lainnya.

Dikatakan mantan Kabareskrim Polri tersebut, di dalam rekonsiliasi tersebut selain mengundang 34 kementerian atau lembaga, pihaknya juga akan mengundang pihak lainnya seperti Panitia Kerja (Panja), Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Terorisme dan juga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

"Ini segera kita laksanakan sekitar akhir Februari untuk memberikan kedamaian di masyarakat dan juga dunia bahwa Indonesia sejuk dan damai," ujar jenderal bintang tiga ini.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini juga mengungkapkan, dalam rapat tersebut pihaknya akan memberikan laporan mengenai telah tuntasnya pembangunan pesantren yang menampung anak-anak dari mantan pelaku aksi terorisme di Medan dan Lamongan, yang mana anak-anak tersebut jangan sampai mengikuti jejak orangtuanya di masa lalu. Pembangunan pesantren ini juga sudah dipaparakan di Dewan Keamanan (DKK) PBB, DK Uni Eropa.

"Di mana saja kami mengatakan bahwa selama ini kita mengedepankan pola soft approach (pendekatan lunak) dalam menangani akar masalah terorisme di negara kita dan itu sudah menjadi merek dunia sekarang ini. Dan semua-produk produk yang sudah kita laksanakan itu kita berikan subtitle bahasa Inggris sebagai sarana buat ibu Menlu juga dalam mensosialisasikan Indonesia," tuturnya.

Suhardi juga mengatakan masih ada hal—hal yang perlu diwaspadai terkait kembalinya para WNI dari Suriah terutama terhadap anak-anak yang didikannya radikal. "Itu perlu kita waspadai. Kita tidak ngomong orangtuanya yang tentunya lebih parah lagi. Tetapi beban anak-anak ini yang harus kita waspadai," ucap mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Selain itu, pihaknya juga meminta peran dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk aktif karena selama ini semuanya ada di daerah di mana para mantan-mantan itu jangan dimarjinalkan di masyarakat.

"Pendekatan keras (hard approach) semua negara punya, tapi pendekatan lunak inilah yang kita punya dan menjadi contoh dari seluruh dunia terhadap Indonesia," tandasnya.