Rembuk Nasional bakal ulas tiga tahun kinerja Jokowi-JK

Merdeka.com - Dewan Pertimbangan Presiden akan menyerahkan hasil evaluasi tiga tahun kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Rembuk Daerah dan Nasional 2017, Senin (23/10) besok. Hasilnya akan berbentuk rekomendasi dan ditindaklanjuti dalam paripurna dan rapat terbatas (ratas) untuk dua tahun mendatang.

"Laporan yang diserahkan kepada pemerintah akan membantu rapat paripurna dan akan dirataskan gunanya untuk remedial action dua tahun," ujar Ketua Umum Panitia Pelaksana Rembuk Nasional 2017, Firdaus Ali saat konferensi pers di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Minggu (22/10).

Kendati begitu, belum diungkap kepada publik apa hasil Rembuk Daerah. Begitu juga nanti apa hasil Rembuk Nasional akan dipilah mana yang menjadi konsumsi publik.

"Nanti dipilih mana yang dikonsumsi publik, untuk membangun optimisme rakyat, untuk membantu rakyat untuk mengurangi distorsi," kata Firdaus.

Menurut Firdaus, ini pertama kalinya presiden mau direview oleh publik dan pihak terkait. Karena itu, banyak akademisi maupun para stakeholder yang dilibatkan pada Rembuk Daerah sangat antusias.

Para akademisi itu banyak menjabarkan mengenai data-data. Banyak ditemukan ketimpangan data masa lalu dengan sekarang. Contohnya ketika di IPB, dibeberkan data pertanahan zaman dahulu yang tidak relevan lantaran luas tanah berkurang.

"Hal ini perlu dipertajam datanya supaya efisien. Ada data yang tidak sesusai," kata Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017, Sidarto Danusubroto.

Rembuk daerah telah dilaksanakan di 16 perguruan tinggi dalam 14 provinsi. Di antaranya, Universitas Cendrawasih, Universitas Sriwijaya, dan Institut Pertanian Bogor.

Sementara, Rembuk Nasional akan diberlangsungkan esok pagi mulai pukul 09.00 WIB. Hasil rapat akan diserahkan hari itu juga ke Presiden Joko Widodo pada pukul 19.00 WIB.

Adapun fokus pembahasan masalah dibagi dalam 12 kelompok, yaitu:

1. Pengelolaan Politik, Hukum, Keamanan dan Ketahanan Nasional

2. Merawat kebhinekaan dan memperkokoh NKRI

3. Menata Ekonomi, Industri, dan Perdagangan

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektifitas

5. Menuju Kedaulatan dan Mengelola Keamanan Pangan

6. Menata Pertambangan dan Ketahanan Energi Nasional

7. Kemaritiman dan Pengeolaan Sumber Daya Kelautan

8. Menata Lingkungan, Kehutanan dan Pertanahan

9. Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial

10. Pembangunan Sumber Daya Manusai Terbarukan dan Pendidikan vokasi

11. Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya, dan Industri Kreatif

12. Cyber Resilience, Melindungi Pengelolaan Data dan Diseminasi Informasi Nasional.